Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam atau yang akrab disapa Mufti Anam menyoroti antrean kendaraan yang kembali mengular menuju Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, ia mempertanyakan belum terurainya kemacetan panjang di jalur penyeberangan Jawa-Bali yang hingga kini masih dikeluhkan masyarakat.
“Saya baca di Radar Banyuwangi hari ini masih terjadi kemacetan panjang menuju Pelabuhan Ketapang. Makanya, kita sampaikan dalam rapat RDP,” ujarnya, dikutip Sabtu (27/6/2026).
Mufti mengaku terkejut setelah mengetahui antrean kendaraan masih terjadi dalam skala besar. Menurutnya, kemacetan seperti itu semestinya hanya terjadi pada periode arus mudik Lebaran, bukan ketika musim mudik telah lama berakhir.
“Soal ASDP, ketika saya baca di media mainstream yang muncul adalah kemacetan berkepanjangan di Banyuwangi. Saya kaget. Saya kira itu hanya terjadi saat Lebaran, tapi ternyata seminggu yang lalu masih terjadi,” katanya.
Rasa penasaran mendorong legislator yang akrab disapa Gus Mufti itu melakukan pengecekan langsung saat berada di Banyuwangi. Dalam kunjungannya bersama sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Banyuwangi, ia mengaku tidak memiliki agenda khusus membahas persoalan pelabuhan.
Namun, menurut Mufti, keluhan pertama yang disampaikan para pelaku usaha justru terkait kondisi penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang dinilai semakin semrawut.
“Saya datang ke Banyuwangi, berkumpul dengan teman-teman HIPMI. Saya tidak bilang agenda saya apa. Tapi yang pertama kali mereka keluhkan adalah carut-marut pengelolaan ASDP,” ungkapnya.
Tidak ingin hanya mengandalkan laporan masyarakat, Mufti kemudian meninjau langsung lokasi antrean kendaraan. Hasil pengamatannya menunjukkan kondisi di lapangan bahkan lebih parah dari yang dibayangkannya.
“Saya tidak percaya begitu saja. Saya turun ke lapangan dan meminta mereka menemani saya. Ternyata bukan hanya di sekitar pelabuhan, tapi sampai ujung Wongsorejo macet,” ujarnya.
Menurut Mufti, kemacetan tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai dampak musiman akibat arus mudik Lebaran. Pasalnya, masa puncak mudik telah berakhir sejak Maret, tetapi antrean kendaraan masih terus terjadi hingga pertengahan tahun.
“Kalau kemacetan karena peak season Lebaran sudah berakhir. Tetapi yang terjadi justru berlarut-larut tanpa jeda sampai saat ini,” tegasnya.
Ia menilai dampak kemacetan tidak hanya dirasakan pengemudi truk logistik dan sopir angkutan umum, tetapi juga wisatawan yang hendak menuju Bali. Banyak pengguna jasa harus menghabiskan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari menunggu giliran menyeberang.
“Sopir harus tidur di mobil, bus, maupun truk mereka. Bahkan wisatawan yang ingin berlibur bersama keluarganya ada yang akhirnya batal ke Bali karena antrean begitu panjang,” katanya.
Mufti juga menyoroti minimnya perhatian terhadap para pengguna jasa yang harus bertahan dalam antrean panjang. Berdasarkan informasi yang diterimanya di lapangan, para sopir dan penumpang mengaku tidak mendapatkan pendampingan maupun perhatian yang memadai selama menunggu.
“Saya tanya kepada teman-teman di lapangan, apakah ada dari ASDP atau BUMN yang menyapa mereka. Ternyata tidak ada perhatian bagi mereka yang sudah antre berhari-hari di sana,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut turut meningkatkan biaya logistik nasional. Waktu tunggu yang panjang membuat biaya operasional kendaraan membengkak karena pengemudi harus mengeluarkan biaya tambahan selama tertahan di jalur antrean.
“Waktu habis, tenaga habis, pikiran habis. Mereka juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menginap di sana. Artinya biaya logistik otomatis naik,” katanya.
Menyikapi persoalan tersebut, Mufti menegaskan Komisi VI DPR RI akan meminta penjelasan sekaligus langkah konkret dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Ia menilai kemacetan panjang di Pelabuhan Ketapang telah berkembang menjadi persoalan nasional yang membutuhkan penanganan serius.
“Kami minta dari ASDP ada tanggapan yang serius. Minggu depan kami akan datang ke sana untuk meminta percepatan penyelesaian agar persoalan ini bisa terurai dengan baik,” tegasnya.
