AWAL Agustus 1945 adalah masa yang bergejolak. Bayang-bayang kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin nyata, sementara embusan napas kemerdekaan di tanah air semakin kencang. Setelah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menyelesaikan tugasnya merumuskan dasar negara, estafet perjuangan beralih ke lembaga baru yang lebih eksekutif yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Sebelum lembaga ini diresmikan oleh Jepang pada 7 Agustus 1945, terjadi sebuah proses politik yang sangat menentukan di balik layar. Tepat pada 5 Agustus 1945, tiga tokoh sentral—Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Mr. Achmad Soebardjo—duduk bersama merampungkan arsitektur keanggotaan PPKI.
Pada momen inilah, peran Bung Karno tidak hanya sebagai seorang negosiator dengan pihak Jepang, tetapi juga sebagai sang arsitek pemersatu bangsa (solidarity maker).
Menepis "Jawa-Sentris", Merangkul Nusantara
Dalam penyusunan daftar anggota PPKI, pemerintah pendudukan Jepang awalnya memiliki kepentingan agar panitia ini mudah dikontrol. Namun, Bung Karno menyadari bahwa PPKI adalah embrio dari parlemen dan pemerintahan Indonesia merdeka. Jika kemerdekaan diproklamasikan, lembaga inilah yang akan mengesahkannya.
Oleh karena itu, Sukarno bersikeras bahwa komposisi keanggotaan tidak boleh hanya didominasi oleh perwakilan Pulau Jawa. Bung Karno mengambil peran sentral dalam:
Memetakan Representasi Wilayah. Bersama Hatta (yang memiliki jaringan luas di luar Jawa) dan Soebardjo (pakar diplomasi dan hukum), Sukarno memastikan bahwa suara dari luar Jawa terakomodasi.
Melakukan Negosiasi Alot. Memasukkan nama-nama tokoh daerah memerlukan argumentasi kuat di hadapan Gunseikanbu (Pemerintah Militer Jepang). Sukarno menggunakan wibawanya untuk meyakinkan Jepang bahwa stabilitas negara baru kelak hanya bisa dicapai jika seluruh wilayah merasa terwakili.
Hasil dari lobi dan perumusan pada tanggal 5 Agustus ini berbuah manis. Dari 21 anggota awal PPKI yang disepakati, formasinya mencerminkan keterwakilan nasional: 12 orang dari Jawa, 3 dari Sumatra, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Nusa Tenggara (Sunda Kecil), 1 dari Maluku (yang juga merepresentasikan wilayah timur hingga Papua), dan 1 mewakili golongan Tionghoa.
Tiga Nilai Strategis Bung Karno pada 5 Agustus 1945
Keterlibatan langsung Sukarno dalam menyeleksi dan merampungkan daftar nama ini memiliki tiga makna sejarah yang mendalam. Pertama penegasan batas wilayah Indonesia.
Dengan memasukkan delegasi dari Sumatra hingga wilayah Timur (Maluku dan sekitarnya), Sukarno secara de facto sedang menegaskan peta demografi dan geografi politik Republik Indonesia yang akan lahir. Ia menolak gagasan kemerdekaan yang terpecah-pecah, dan menegaskan bahwa Indonesia merdeka adalah seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.
Kedua, mengubah lembaga buatan Jepang menjadi alat perjuangan. Jepang merancang PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai) sebagai lembaga yang memberi "kemerdekaan hadiah". Namun, dengan memasukkan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang radikal dan representatif, Sukarno dan Hatta sebenarnya sedang meretas lembaga ini dari dalam. PPKI disiapkan menjadi mesin proklamasi yang sah di mata rakyat, bukan sekadar boneka Jepang.
Ketiga, fondasi persatuan ,enjelang proklamasi. Bung Karno memahami potensi konflik etnis dan kedaerahan pasca-kemerdekaan. Pemilihan tokoh seperti Mr. Teuku Mohammad Hasan (Sumatra), Dr. G.S.S.J. Ratulangi (Sulawesi), A.A. Hamidhan (Kalimantan), I Gusti Ketut Pudja (Nusa Tenggara), dan Mr. Johannes Latuharhary (Maluku/Timur) adalah strategi preventif Sukarno untuk mengikat kesetiaan tokoh-tokoh daerah terhadap ibu kota Jakarta kelak.
Rancangan yang dirampungkan oleh Dwitunggal dan Mr. Achmad Soebardjo ini menjadi draf final yang kemudian disetujui. Dua hari kemudian, 7 Agustus 1945, PPKI resmi dibentuk. Pada 9 Agustus, Sukarno, Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat diterbangkan ke Dalat, Vietnam, untuk menerima mandat langsung dari Marsekal Terauchi.
Ketika Jepang akhirnya menyerah pada Sekutu dan Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, keanggotaan PPKI yang inklusif inilah yang keesokan harinya (18 Agustus 1945) menyelamatkan Republik yang baru berumur sehari. Mereka bermusyawarah, mengesahkan UUD 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menghilangkan frasa yang berpotensi memecah belah bangsa—membuktikan bahwa visi Nusantara Sukarno pada 5 Agustus adalah sebuah langkah penyelamatan bangsa.
