Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyampaikan apresiasinya terhadap langkah inovatif Pemerintah Provinsi Bali dalam mengintegrasikan sistem tata kelola daerah melalui digitalisasi administrasi secara terpusat. Program bertajuk “Satu Pulau, Satu Pola, Satu Kelola” ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Saya mengapresiasi pemerintah daerah Provinsi dan 9 kabupaten di Bali ini dengan Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola ini mampu menjadikan bagaimana sistem pembangunan di wilayah Bali ini lebih terintegrasi. Apalagi di zaman era transformasi teknologi yang saat ini,” kata Aria Bima, dikutip pada Jumat (13/6/2025).
Menurutnya, Bali memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan pembangunan holistik di Indonesia. Konsep integrasi tata kelola lintas wilayah dalam satu sistem digital, menurut Aria, dapat menjadi model pengelolaan yang efektif dan efisien, yang layak diadopsi provinsi lainnya di tanah air.
Lebih jauh, Aria Bima juga menyoroti pentingnya sistem digitalisasi dalam sektor pariwisata. Dengan semakin menyebarnya wilayah-wilayah turistik di Bali, dibutuhkan integrasi data lintas kabupaten dan kota untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan wisatawan.
“Termasuk tadi bagaimana mengelola turisme yang datang ke Bali ini harus dikelola secara bersama-sama. Jangan sampai justru Bali dijadikan sembunyinya turis karena kita tidak bisa memonitor turis yang masuk dari bandara terkonek dengan wilayah-wilayah kabupaten di kota Bali yang mana sekarang wilayah turisme ini sudah hampir menyeluruh,” jelasnya.
Ia menegaskan, digitalisasi pengelolaan data turis menjadi hal krusial tidak hanya untuk aspek keamanan, tetapi juga untuk memfokuskan strategi pengembangan sektor pariwisata Bali secara lebih akurat dan terarah.
Dengan program “Satu Pulau, Satu Pola, Satu Kelola”, Pemprov Bali berencana mengimplementasikan sistem digital satu pintu dalam lima tahun ke depan, yang mencakup administrasi pemerintahan hingga pelayanan publik.
Aria Bima menegaskan bahwa Komisi II DPR RI siap mendukung langkah-langkah ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang modern, transparan, dan partisipatif.
