Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menilai wacana penerapan Work From Home (WFH) untuk sektor pemerintahan dan swasta yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto perlu dikaji secara matang sebelum diterapkan.
Menurut Aria Bima, efektivitas WFH dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) masih perlu dibuktikan. Ia mempertanyakan apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu menurunkan kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.
“Perlu dipikirkan. Apakah benar-benar bisa menurunkan pengeluaran BBM? Ini perlu evaluasi,” tandasnya, dikutip Minggu (22/3/2026).
Ia juga mengingatkan agar penerapan WFH tidak mengganggu kinerja birokrasi, khususnya dalam pelayanan publik. Menurutnya, sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) harus tetap berjalan optimal meski dilakukan secara fleksibel.
“Jangan sampai mengurangi kualitas pelayanan publik dan mengganggu sistem kerja birokrasi,” tegasnya.
Sebagai alternatif, Aria Bima justru mendorong pemerintah untuk lebih serius mengembangkan transportasi publik guna menekan konsumsi BBM. Ia menilai pengurangan penggunaan kendaraan pribadi akan memberikan dampak yang lebih signifikan dibandingkan penerapan WFH semata.
“Yang lebih penting adalah memaksimalkan transportasi publik dan mengurangi transportasi privat,” katanya.
Di sisi lain, politisi PDI Perjuangan tersebut menyatakan dukungannya terhadap wacana pemotongan gaji pejabat, termasuk menteri, sebagai bentuk empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ia menilai langkah tersebut memiliki nilai moral di tengah meningkatnya pengangguran dan menurunnya daya beli.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada simbolisme semata. Pemerintah, kata dia, harus tetap fokus pada kebijakan strategis yang mampu mengatasi persoalan ekonomi secara menyeluruh.
“Yang lebih penting adalah bagaimana menyelesaikan persoalan daya beli, lapangan kerja, dan pengangguran,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan penerapan WFH sebagai langkah penghematan energi di tengah dampak konflik di Timur Tengah. Usulan tersebut merujuk pada kebijakan yang telah diterapkan di beberapa negara, termasuk Pakistan, yang menerapkan kerja dari rumah, pemangkasan hari kerja, hingga pengurangan penggunaan kendaraan pemerintah.
Selain itu, Prabowo juga menyinggung opsi pemotongan gaji pejabat serta pembatasan belanja negara sebagai bagian dari langkah efisiensi menghadapi situasi global yang penuh tekanan.
Wacana ini pun memunculkan perdebatan publik, antara kebutuhan efisiensi energi dan pentingnya menjaga stabilitas pelayanan serta pemulihan ekonomi nasional.
