Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa peristiwa belakangan ini harus menjadi bahan refleksi mendalam bagi lembaga DPR RI.
Ia mengakui, kepercayaan publik terhadap institusi politik, termasuk DPR, kini berada di titik nadir.
“Beberapa tiktok facebook kita, kita private. Pukulan telak itu pak, bu kanan, bu kiri, di jam kanan, jam kiri. Memaut ini kelembagaan. Sampai pada titik nadir. Nah, kami melihat bahwa ini akibat dari kepercayaan publik terhadap institusi politik termasuk DPR ini sedang diuji. Diuji betul kita,” kata Aria Bima, dikutip pada Senin (8/9/2025).
Ia menambahkan, kondisi ini juga memengaruhi suasana psikologis para anggota dewan, yang merasa tidak lagi percaya diri saat berhadapan dengan publik maupun media.
“Sampai teman-teman, kita harus apa ya? Sampai kita masuk ke gedung ini di depan komisi dua, biasanya banyak wartawan, kita tegar, awalnya pak ketuanya. Dia media darling kan. Hari ini yang merunduk-merunduk bener itu kan. Enggak terlalu percaya diri. Ini sekali lagi, kami harus berubah,” ungkapnya.
Aria menegaskan, peristiwa ini tidak cukup dijawab dengan permintaan maaf semata.
Menurutnya, DPR harus melakukan refleksi yang mendalam agar bisa memperbaiki diri di sisa masa jabatan.
“Kejadian ini kami tidak hanya bisa minta maaf, tetapi juga harus dijadikan bahan refleksi yang mendalang. Kami betul-betul merenung. Kami masih punya 4 tahun,” ucapnya.
Ia juga menyoroti adanya tuntutan pembubaran DPR yang muncul dari aksi-aksi demonstrasi masyarakat. Menurutnya, hal ini menjadi sinyal serius yang harus dijawab dengan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat.
“Bahkan tuntutannya dibubarkan. Itu ekspresi. Kenapa? Apakah setiap kebijakan yang dihasilkan ini benar-benar kita ini berbiaya pada rakyat? Apa ya? Kalau berbiaya pada rakyat, enggak mungkin mereka nuntut lembaga ini dibubarkan. Apakah sikap dan keputusan kami sudah mencerminkan ini wakil rakyat? Kalau Bung Roky itu, Roky Gerung sejajar pun enggak bisa. Apalagi di atas,” ungkapnya.
Aria menekankan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab melalui langkah nyata, bukan sekadar retorika.
“Apakah itu sudah kita cerminkan dalam sikap dan keputusan-keputusan Dewan? Dan pertanyaan ini harus kita jawab. Jawab apa? Ya dengan perubahan nyata. Di dalam rapat-rapat semacam ini. Enggak bisa kopi pastel keputusan. Enggak bisa ini hanya ceremonial, procedural. Dan itu tidak bisa kita jawab dengan kata-kata lagi, dengan pernyataan. Karena Bapak sudah ngerti soal itu,” pungkasnya.
