Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari fase Orde Baru yang membawa stabilitas, namun juga membungkam kebebasan rakyat.
“Fase Orde Baru, stabilitas yang mengikat. Soeharto mengambil alih, menjanjikan stabilitas dan pembangunan ekonomi,” kata Aria Bima, Senin (8/9/2025).
Ia mengungkapkan, Orde Baru menitikberatkan pada pembangunan ekonomi melalui perencanaan jangka panjang.
“Repelita demi repelita dijalankan. Investasi asing dibuka lebar-lebar. Disinilah awal muawal liberalisasi ekonomi terjadi. Infrastruktur dibangun,” jelasnya.
Namun, menurut Aria, stabilitas politik pada masa itu harus dibayar mahal dengan teredamnya kebebasan rakyat.
“Tetapi stabilitas itu harus dibayar mahal. Kebebasan dibungkam. Demokrasi hanya sebatas prosedural,” tegasnya.
Aria juga menyinggung momentum krisis moneter 1998 yang menjadi titik balik runtuhnya kekuasaan Orde Baru.
“Ketika krisis moneter 1998 menghantam, kepercayaan publik runtuh. Reformasi pun bergulir. Dipimpin mahasiswa yang turun ke jalan. Soeharto pun mundur,” ucapnya.
Ia menambahkan, sejak itu Indonesia memasuki era reformasi yang diharapkan menjadi titik awal demokrasi yang sejati.
“Dan era baru dimulai. Era reformasi ini diharapkan menjadi pintu menuju demokrasi yang sesungguhnya. Dimana suara rakyat kembali menjadi pusat kekuasaan,” pungkasnya.
