Jakarta, Gesuri.id - Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) menyampaikan pernyataan soal ditemukannya dokumen krusial kenegaraan.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PA GMNI Prof. Dr. Arief Hidayat membagikan kabar berharga mengenai pelurusan sejarah nasional.
Dokumen negara jilid kedua yang memuat draf otentik pembahasan BPUPK dan PPKI saat ini telah berhasil ditemukan dan dipublikasikan secara resmi ke publik.
Arsip negara tersebut memastikan ditemukannya lembaran krusial, yakni halaman pertama (halaman 1) dan halaman terakhir (halaman 29) dari naskah asli pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, yang sebelumnya sempat dinyatakan hilang atau tidak ditemukan.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Dokumen ini membuktikan secara mutlak bahwa pidato Bung Karno 1 Junilah yang secara sah menjawab pertanyaan Ketua BPUPK, Radjiman Wedyodiningrat, mengenai dasar negara Indonesia merdeka.
"Syukur alhamdulillah pada detik-detik terakhir, akhirnya dokumen halaman pertama dan halaman 29 ditemukan, sehingga menambah keyakinan kita bersama yang tergabung dalam murid ideologi Bung Karno," kata Arief dalam pertemuan di kantor DPP PA GMNI, di Jakarta.
"Pidato Bung Karno 1 Junilah yang menjawab pertanyaan Ketua BPUPK mengenai dasar negara, yaitu Pancasila. Sehingga saling carut-marut mengenai sebenarnya lahirnya Pancasila kapan itu pun sudah terjawab, dan tidak ada keraguan bahwa disetujui bersama dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila," urai Guru Besar Ilmu Hukum tersebut.
Dari temuan itu, Arief yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyampaikan pidato refleksi dan otokritik kebangsaan yang mendalam menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam acara bertajuk "Pernyataan Kebangsaan Indonesia Ambeg Paramarta" yang diselenggarakan di markas DPP PA GMNI, Jalan Cikini Raya Nomor 69, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026), ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk berefleksi secara jujur. Khususnya mengenai arah perjalanan negara yang dinilai kerap mengalami pasang surut menjauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa (founding fathers).
Arief menjelaskan bahwa keputusan menyelenggarakan pernyataan kebangsaan ini secara sederhana di kantor Cikini, bukan di hotel mewah, sengaja dipilih sebagai cerminan keprihatinan sekaligus empati terhadap kondisi sosial rakyat bawah yang masih berjuang menggapai keadilan hidup.
Arief pun menilai, setelah 81 tahun memproklamasikan kemerdekaan, tujuan luhur untuk menghadirkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera lahir batin belum sepenuhnya terwujud.
Salah satu kesalahan fatal dalam praktik bernegara di era modern adalah terjadinya reduksi makna demokrasi. Menurutnya, Indonesia terlalu terjebak dalam hiruk-pikuk demokrasi politik atau demokrasi elektoral lima tahunan. Sementara esensi kedaulatan ekonomi rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 justru diabaikan.
Bangsa Indonesia dinilai keliru karena meniru mentah-mentah sistem barat yang menganut paham kapitalis, liberalis, dan individualis.
"Padahal the founding fathers memilihkan tidak sekadar demokrasi politik, melainkan diamanatkan juga adanya demokrasi ekonomi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar '45. Kita meniru negara-negara yang menganut individualis, liberalis, kapitalis, yang melahirkan imperialisme dan kolonialisme, sehingga menjauh dari cita-cita demokrasi ekonomi. Apalagi demokrasi politik, demokrasi ekonomi yang berketuhanan dan berkebudayaan, itu sangat menjauh," jelasnya.
Arief membagikan pengalaman pribadinya saat diutus menghadiri Kongres Mahkamah Konstitusi Sedunia di Madrid, Spanyol. Di sana, ia berdiskusi hangat dengan para presiden dan hakim konstitusi dari negara-negara Skandinavia yang mayoritas penduduknya berkarakter ateis atau tidak mempercayai agama.
Arief mengaku terpukul ketika mendapati realitas bahwa negara-negara Skandinavia tersebut mampu menghadirkan kehidupan sosial yang sangat tenteram, makmur, nihil pelanggaran hukum, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Bahkan, para pejabat publiknya terbiasa hidup dalam kesederhanaan dengan menggunakan sepeda atau transportasi umum saat bekerja.
"Saya tanya kenapa bisa begitu? Mereka menjawab: 'kita menyelesaikan urusan dunia diselesaikan sebaik-baiknya di dunia ini, karena di dunialah kita harus menyelesaikan semuanya.' Saya merasa terpukul dengan jawaban itu. Saya melihat negara Indonesia adalah negara yang sangat religius, negara yang berketuhanan, tapi kehidupannya kok malah semacam ini," ungkap Arief secara terbuka.
Melalui pernyataan sikap kebangsaan "Ambeg Paramarta" yang kemudian dibacakan oleh Sekretaris Jenderal PA GMNI, jajaran alumni gerakan mahasiswa nasionalis ini mendesak segenap penyelenggara negara untuk melakukan mawas diri dan mengembalikan kemurnian arah perjalanan bangsa sesuai dengan cita-cita suci kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Acara tersebut dihadiri secara khidmat oleh jajaran PA GMNI dan sesepuh nasionalis Theo L. Sambuaga, Prof. Ganjar Razuni, pengurus serta perwakilan awak media nasional.
