Belgia, Gesuri.id — Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) PDI Perjuangan Belgia menggelar diskusi daring bertajuk “Curhat Politik 2026” Selasa (11/8).
Forum virtual tersebut menghadirkan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Once Mekel, sebagai narasumber utama.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (WNI-LN). Diskusi diikuti oleh perwakilan DPLN PDI Perjuangan dan diaspora dari 11 negara, yakni Belgia, Belanda, Jerman, Swedia, Austria, Inggris, Kuwait, Arab Saudi, Malaysia, Indonesia, dan Amerika Serikat, serta staf legislator dari Rumania.
Selama hampir dua jam, para peserta secara bergantian menyampaikan aspirasi, keluh kesah, hingga usulan kebijakan. Isu pendidikan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi dua topik utama yang paling banyak disorot.
Baca:
Dalam isu pendidikan, perwakilan diaspora dari Jerman, Dewi Ratih Skiba dan Julia Voss, mengusulkan agar Indonesia mengadopsi sistem pendidikan vokasi Ausbildung yang memadukan teori dan pemagangan di dunia kerja. Mereka juga menekankan pentingnya pendampingan integrasi bagi anak muda Indonesia yang mengikuti program tersebut di Jerman.
Sementara itu, seorang guru dari Swedia menekankan pentingnya pembangunan fondasi moral anak sejak usia dini (1–5 tahun). Ia mencontohkan kebijakan Swedia yang terlebih dahulu memprioritaskan pendidikan gratis sebelum program pemenuhan gizi.
Isu keselamatan dan hak pekerja migran turut memicu diskusi hangat. Ketua DPLN PDI Perjuangan Arab Saudi, Sharief Rachman, mendorong perluasan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak-anak PMI di Tanah Air. Ia juga mengkritik aturan Kartu PMI sebagai syarat pembawaan barang seperti ponsel dari luar negeri, yang dinilainya bisa digantikan dengan Kartu Cuti atau Kartu Lapor Diri.
Dari Jerman, Wayan Suryana menyoroti maraknya agen penyalur tenaga kerja bodong yang menipu calon pekerja migran hingga telantar di negara tujuan, seperti Malaysia. Wayan mendesak pemerintah membentuk basis data resmi agen tenaga kerja bersertifikat beserta sistem pemantauannya.
Kritik terhadap responsivitas Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) juga disampaikan oleh Herberth Sinaga dari Inggris. Selain masalah pekerja informal, Herberth menyayangkan sulitnya komunitas diaspora meminjam ruangan di KBRI untuk kegiatan budaya jika terafiliasi dengan organisasi partai politik.
Keluhan terkait keterbukaan fasilitas perwakilan RI turut disampaikan Lud dari Belgia dan Endah dari Austria. Mereka berharap promosi budaya Indonesia tidak hanya berpusat di Bali dan dapat menjangkau wilayah di luar kota-kota besar.
Dari sektor ekonomi, Jennie Sinaga dari Swedia membagikan pengalaman pahitnya saat dimintai biaya tidak resmi demi bertemu pejabat tinggi terkait rencana investasi di Indonesia. Ia menegaskan, potensi bisnis diaspora akan optimal jika birokrasi bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Jennie bahkan menawarkan gagasan kontribusi sukarela sebesar 1 persen dari hasil usaha diaspora untuk mendukung dana pendidikan di Indonesia.
Selain itu, mengemuka pula sejumlah isu strategis lain seperti usulan dwikewarganegaraan, pelestarian bangunan adat, reaktivasi program magang luar negeri, hingga persoalan imigrasi pencari suaka politik di Amerika Serikat.
Guna menampung aspirasi yang berkelanjutan, Lud mengusulkan pembentukan kanal resmi atau desk luar negeri di DPR RI, serta kolaborasi riset antara mahasiswa pascasarjana diaspora dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Once Mekel mengapresiasi keaktifan para diaspora dan berkomitmen membawa aspirasi tersebut ke tingkat parlemen.
“Saya senang sekali bisa bertemu dengan diaspora dari berbagai negara. Saya sudah terima uneg-uneg, masukan, dan ide-ide yang sangat bagus. Semua sudah saya catat dan akan kita follow up. Saya harap kita bisa bertemu secara rutin,” ujar Once.
Ketua DPLN PDI Perjuangan Belgia, Ludovicus Mardiyono, menegaskan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang dialog nyata.
“Pertemuan ini bukan sekadar curhat lalu selesai. Ini adalah ruang aspirasi kita sebagai WNI di luar negeri. Saya berharap semua usulan benar-benar dipikirkan dan ditindaklanjuti oleh Bung Once Mekel sebagai wakil kami di Senayan,” tegasnya.
Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam forum ini rencananya akan disusun dalam bentuk laporan resmi untuk diserahkan kepada DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri sebagai bahan perumusan kebijakan publik.
