Kutai Kartanegara, Gesuri.id – Bupati Kutai Kartanegara yang juga politisi PDI Perjuangan, Aulia Rahman Basri, mendorong setiap desa menggali potensi unggulan lokal guna mempercepat kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, BPD, koperasi, dan BUMDes agar potensi di tiap wilayah saling terhubung dengan program pembangunan kabupaten.
Potensi yang bisa dikembangkan dan diunggulkan itu, kata dia, baik terkait pendidikan tertentu, pertanian dalam arti luas seperti tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, hingga industri berbasis sumber daya lokal yang dapat dikelola secara berkelanjutan.
Sedangkan pihak terkait yang diajak kreatif memanfaatkan dan menggali potensi unggulan tersebut, lanjut dia, seperti kepala desa, aparatur desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus koperasi, pengurus BUMDes, dan semua lembaga yang ada di desa masing-masing.
"Untuk itu, saya berpesan kepada semua anggota BPD agar turut membantu pemerintah desa dalam mengembangkan potensi yang ada, sehingga setiap desa memiliki produk unggulan yang memiliki daya tarik," katanya.
Sebelumnya, saat melantik anggota BPD Pergantian Antar Waktu (PAW) di Desa Pulau Harapan, Kecamatan Muara Muntai, periode 2021-2029, bupati juga menegaskan peran BPD sangat penting dalam memajukan desa melalui kreativitas dan pengembangan tiap potensi.
"Kami ingin mengantarkan Kukar pada kemajuan, kesejahteraan dan kebahagiaan, sehingga kami pun menaruh harapan agar pemerintah desa bersama dengan BPD dan pihak terkait mampu mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik, lebih maju, lebih mandiri, dan berdaya saing," katanya.
Menurutnya, keberadaan BPD dengan segala tugas dan fungsinya, sangat penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa, sehingga kerja sama dan harmonisasi antara BPD dengan pemerintah desa penting dalam membantu pembangunan dan kesejahteraan warga desa.
Sedangkan upaya mendukung kemajuan desa/kelurahan, kata dia, saat ini pun dilakukan evaluasi dan perbaikan implementasi program bantuan keuangan sebesar Rp50 juta per RT, sehingga tahun depan akan ditingkatkan menjadi Rp150 juta per RT.
