Bandung, Gesuri.id - Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Folmer Siswanto M Silalahi mengatakan tutupan lahan yang dominan terhadap RTH di Kota Bandung menjadi penyebabnya.
Folmer mengatakan pihaknya bersama Pemkot Bandung sempat mengupayakan pengadaan atau membeli lahan untuk memenuhi RTH.
Baca: Ono Soroti Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
"Sayangnya, lahan di Kota Bandung itu nilai ekonominya atau harganya tinggi. Karena sudah ada yang digunakan untuk perumahan, hotel, perkantoran, mal dan lainnya. Sehingga, terkendala dengan kemampuan APBD kita," kata Folmer, Selasa (13/9).
Folmer mengatakan APBD selama pandemi COVID-19 mengalami penurunan. Harga lahan yang tinggi sulit untuk bisa dipenuhi.
"Kalau tidak salah, kita itu masih kurang 1.300-an hektare, ini lahan yang harus dibeli. Tentunya, ini membebani APBD kita," ucap Folmer.
Lebih lanjut, Folmer mengatakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di Kota Bandung paling murah sekitar Rp 1,5 juta. Jika diasumsikan dengan kekurangan 1.300-an hektare. Maka, lanjut Folmer, membutuhkan anggaran triliunan rupiah.
"Ini yang menjadi kendala," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Baca: Demi Lingkungan Hidup, Banteng Jaktim Tanam 1.000 Pohon
Sebelumnya, dikutip dari BPS, Kota Bandung memiliki luas 16.730 hektare atau 167,3 kilometer persegi. Tahun 2020, luas RTH di Kota Bandung mencapai 2.048,97 hektare, atau hanya 12,25 persen dari luas wilayah.
Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan proporsi RTH di kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayahnya. Artinya, jika melihat dari data yang ada saat ini, Kota Bandung masih kurang sekitar 17 persenan untuk mencukup proporsi minimal luas RTH sesuai undang-undang.
