Jakarta, Gesuri.id - Pimpinan Harian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, Didi Supriadi. menegaskan proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Majalengka tidak memiliki unsur politis.
“Banyak tenaga honorer di Majalengka yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun tanpa kepastian status. Jadi pengangkatan PPPK ini wajar dan pantas dilakukan,” kata Didi dalam konferensi pers di Kantor DPC PDI Perjuangan Majalengka, Kamis (21/8).
BaCa: Eko Tegaskan DPR RI Terus Dorong Penguatan Program BKKBN
Menurutnya, meski alokasi belanja pegawai daerah sudah menembus 41 persen APBD, keberadaan PPPK tetap menjadi prioritas. Pasalnya, masih ada sekolah dengan jumlah PNS yang sangat minim.
“Ada sekolah dasar yang hanya memiliki tiga PNS, termasuk kepala sekolah. Sisanya tenaga honorer. Kondisi ini jelas tidak ideal,” ujarnya.
Haji Maman, pengurus harian DPC PDIP yang pernah bertugas di BKPSDM, menambahkan bahwa formasi PPPK yang diterima Majalengka sepenuhnya berasal dari Kementerian PAN-RB. Data pokok pendidikan (dapodik) menjadi dasar pemberian kuota besar bagi guru.
“Pada 2021, Majalengka mendapatkan 3.557 formasi guru PPPK. Dari jumlah itu, yang lulus seleksi ada 3.048 orang. Ini menunjukkan kebutuhan tenaga guru di Majalengka memang mendesak,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, ada tenaga penyuluh yang baru satu tahun diangkat menjadi PPPK langsung pensiun karena usia.
BaCa: FX Rudy Jabat Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah
“Mereka sudah puluhan tahun mengabdi tanpa kepastian. Jadi pengangkatan PPPK adalah bentuk keadilan, bukan semata kebijakan politik daerah,” tegas Haji Maman.
Didi Supriadi menambahkan, klarifikasi ini dilakukan agar publik tidak salah paham terhadap isu yang berkembang di media sosial.
“Tidak ada kepentingan politik lokal dalam pengangkatan PPPK. Sampai sekarang pun kebutuhan tenaga guru dan kesehatan di Majalengka masih belum terpenuhi,” pungkasnya.
