Jakarta, Gesuri.id - DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk konsistensi partai dalam menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur George Watubun, mengatakan penolakan itu sejalan dan tegak lurus dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang menolak perubahan mekanisme pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan tidak langsung melalui DPRD.
Baca: Ganjar-Risma Pimpin Aksi Kemanusiaan untuk Korban Bencana
“Sikap ini sudah kami bahas dan disepakati dalam rapat internal DPD pada Sabtu (3/1/2026). PDI Perjuangan tetap konsisten mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat,” ujar Benhur kepada ameks.id, Minggu (4/1).
Menurut Benhur, pilkada langsung merupakan salah satu capaian penting reformasi yang lahir dari perjuangan panjang rakyat Indonesia.
Reformasi, kata dia, bertujuan mengembalikan mandat dan kedaulatan politik sepenuhnya ke tangan rakyat setelah krisis kepercayaan terhadap lembaga negara pada masa lalu.
“Semangat reformasi itu jelas, mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Demokrasi yang sudah berjalan baik jangan sampai dilemahkan, apalagi ditarik mundur,” tegasnya.
Benhur menilai, jika wacana pilkada melalui DPRD dipaksakan, hal tersebut berpotensi menjadi kemunduran serius bagi demokrasi Indonesia.
Ia menegaskan, PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab historis untuk mengawal nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan sejak era reformasi.
“PDI Perjuangan adalah salah satu pilar utama reformasi. Tidak mungkin Ibu Megawati Soekarnoputri, sebagai Ketua Umum, mengkhianati demokrasi yang justru diperjuangkan dengan pengorbanan besar,” ujarnya.
Benhur yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku mengaku memiliki ikatan emosional dengan semangat reformasi.
Ia menyebut dirinya bagian dari generasi aktivis 1998 yang terlibat langsung dalam gerakan mahasiswa menuntut perubahan sistem politik nasional.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
“Sebagai aktivis 1998, saya memahami betul denyut reformasi itu. Karena itu, saya mendukung penuh pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat,” katanya.
Ia berharap seluruh elemen bangsa dapat menyikapi wacana tersebut secara jernih dan menempatkan kepentingan demokrasi di atas kepentingan politik jangka pendek.
“Demokrasi tidak boleh mundur. Rakyat harus tetap menjadi pemilik kedaulatan tertinggi,” pungkas Benhur.
