Jakarta, Gesuri.id — PDI Perjuangan secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa paket pasangan calon wakil kepala daerah yang belakangan bergulir dalam pembahasan di DPR RI.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa keberadaan wakil kepala daerah merupakan elemen krusial yang tidak terpisahkan dalam sistem tata kelola pemerintahan daerah.
"Kami tidak setuju," ujar Hasto saat menanggapi usulan tersebut.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres .
Sebelumnya, usulan Pilkada hanya memilih kepala daerah dilontarkan oleh anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin. Dalam wacana tersebut, masyarakat hanya memilih calon kepala daerah secara langsung, sementara posisi wakil kepala daerah nantinya akan ditunjuk langsung oleh kepala daerah terpilih.
Menanggapi hal itu, Hasto menekankan bahwa sistem Pilkada langsung berpasangan lahir dari semangat reformasi untuk mengembalikan kedaulatan penuh ke tangan rakyat, bukan ditentukan oleh penguasa.
Ia tidak memungkiri bahwa dalam praktiknya, dinamika hubungan antara kepala daerah dan wakilnya tidak selalu harmonis setelah memenangkan kontestasi. Namun, persoalan relasi tersebut dinilai bukan alasan valid untuk menghapus posisi wakil kepala daerah dari surat suara.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Konsep kepala dan wakil ini adalah sesuatu yang sudah melekat dan hidup. Meskipun dalam praktik setelah terpilih banyak persoalan yang muncul antara kepala daerah dan wakilnya, itu bukan berarti posisinya yang dihapus," tegasnya.
Alih-alih mengubah struktur pasangan calon, PDI Perjuangan menilai aspek yang mendesak untuk dibenahi justru pada proses penyiapan dan rekrutmen calon pemimpin daerah. Sistem pencalonan harus dibuat secara terbuka dan sistematis agar setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama.
Hasto menambahkan, partai politik memegang peranan kunci sebagai sarana penggemblengan calon pemimpin. PDIP sendiri telah menerapkan mekanisme pembinaan internal, salah satunya melalui Sekolah Partai, untuk mempersiapkan kader yang berintegritas sekaligus memangkas potensi praktik jual-beli rekomendasi pencalonan.
