Bogor, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PDI Perjuangan Banu Lesmana Bagaskara mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan integrasi data kekerasan terhadap perempuan dan anak ke dalam sistem penentuan Desil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN).
"Langkah ini dinilai penting agar korban kekerasan yang masuk kategori rentan dapat terdeteksi lebih akurat dan memperoleh akses terhadap program bantuan pemerintah," ungkap Banu dalam keterangannya ke Gesuri.id, Sabtu (6/12).
Menurut Banu, kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak sering kali tidak tercatat dalam sistem kesejahteraan sosial, sehingga banyak korban yang sebenarnya membutuhkan dukungan justru tidak masuk dalam desil penerima manfaat.
“Korban kekerasan itu hampir selalu mengalami kerentanan ekonomi dan sosial. Ketika datanya tidak terintegrasi, mereka tidak muncul dalam indikator kemiskinan, padahal mereka sangat membutuhkan bantuan. Integrasi ini akan menjadi jembatan agar mereka tidak terlewat,” ujar Banu.
Ia menjelaskan, integrasi dimaksud mencakup data yang dikelola oleh DP3A, kepolisian, layanan pendampingan, hingga lembaga perlindungan lainnya. Dengan harmonisasi data, pemerintah dapat memetakan kondisi kerentanan secara lebih utuh, termasuk dampak ekonomi yang dialami korban pascainsiden kekerasan.
Banu menegaskan, upaya ini sejalan dengan komitmen Kota Bogor dalam memperkuat perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang paling rentan.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan tidak ada korban kekerasan perempuan dan anak yang tercecer dari perhatian negara. Bantuan pemerintah harus menyentuh mereka yang paling membutuhkan," kata Banu.
Ia berharap integrasi data segera dibahas pusat sampai daerag agar dapat diimplementasikan pada pemutakhiran DTSEN berikutnya.
Dengan langkah ini, lanjut Banu, DPRD Kota Bogor berharap pemerintah pusat maupun daerah mampu menghadirkan kebijakan yang lebih responsif, adil, dan berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak korban kekerasan.
