Ikuti Kami

Banyak Kios Kosong pasca-Revitalisasi, DPRD Jatim Minta Pemprov Evaluasi Total Pasar Tradisional

Desakan ini menyusul maraknya fenomena kios kosong dan melesunya aktivitas perdagangan di sejumlah daerah.

Banyak Kios Kosong pasca-Revitalisasi, DPRD Jatim Minta Pemprov Evaluasi Total Pasar Tradisional
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono.

​Surabaya, Gesuri.id — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk melakukan evaluasi total terhadap program revitalisasi pasar tradisional. 

Desakan ini menyusul maraknya fenomena kios kosong dan melesunya aktivitas perdagangan di sejumlah daerah.

​Deni menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi pasar tidak boleh hanya diukur dari megahnya bangunan fisik, melainkan dari keberlanjutan roda ekonomi di dalamnya.

​"Jangan sampai kita mengukur keberhasilan pasar hanya dari bangunannya yang bagus. Yang harus dilihat adalah apakah kiosnya terisi, pedagangnya aktif, pengunjungnya meningkat, dan omzetnya naik," kata Deni, Senin (5/10).

Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar

​Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini mengungkapkan, fenomena kios kosong mulai terlihat sepanjang 2026. Sedikitnya terdapat tujuh pasar di lima daerah yang menghadapi masalah tersebut, yakni Pasar Wage, Pasar Mulyosari, dan Pasar Domasan di Tulungagung; Pasar Pahing dan Pasar Ngadiluwih di Kediri; Pasar Wonoayu di Sidoarjo; serta Pasar Purwoharjo di Banyuwangi.

​Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Ngawi. Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (DPPTK) Ngawi tahun 2026, dari total 1.196 kios dan los yang tersedia, sebanyak 269 unit terbiarkan tutup tanpa penghuni. Mayoritas unit yang tidak beroperasi tersebut berada di lantai dua.

​"Ini harus dilihat sebagai persoalan ekonomi rakyat, bukan sekadar bangunan. Ketika kios kosong, ada aktivitas ekonomi yang hilang dan rantai ekonomi lokal yang ikut terdampak," tegasnya.

​Menurut Deni, pasar tradisional kini tidak hanya bersaing dengan minimarket atau mal modern, tetapi juga dengan pasar digital di dalam ponsel masyarakat—mulai dari marketplace, media sosial, hingga fitur live streaming.

​Oleh karena itu, ia meminta perbaikan tidak hanya menyasar fisik bangunan, melainkan aspek pendukung seperti harga sewa, zonasi, permodalan, tata kelola, promosi, hingga literasi digital pedagang.

Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak

​Deni mencermati riset Universitas Negeri Surabaya (Agustus 2026) mengenai Pasar Legi Ponorogo yang menunjukkan penurunan sirkulasi pengunjung, tingginya beban operasional, serta kerusakan fasilitas mobilitas vertikal.

​"Pasar membutuhkan ekosistem. Ada pedagang, pembeli, akses, parkir, fasilitas, zonasi, modal, promosi, dan sekarang juga digitalisasi," jelas Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut.

​Sebagai langkah konkret, Deni mendesak Pemprov Jatim menyusun basis data pasar tradisional secara komprehensif di 38 kabupaten/kota agar intervensi kebijakan baik berupa insentif sewa maupun pelatihan digital dapat tepat sasaran.

​"Pasar tradisional harus punya alasan baru untuk didatangi masyarakat. Bukan hanya karena tempatnya direnovasi, tetapi karena mudah diakses, nyaman, harganya bersaing, dan pedagangnya mampu mengikuti perubahan zaman," pungkas Deni.

Quote