Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XIII DPR RI, Ahmad Basarah, mendesak penanganan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan lembaga pendidikan dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir.
Ia menegaskan, penyelesaian kasus tidak boleh hanya berfokus pada penanganan korban dan pelaku setelah kejadian, tetapi harus menyasar akar masalah serta sistem pengawasan lembaga.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Pernyataan tersebut disampaikan Basarah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI bersama LPSK, Komnas Perempuan, dan LPA Kota Mataram di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).
Ia menilai maraknya kasus kekerasan seksual mencerminkan kondisi darurat dalam perlindungan perempuan dan anak.
Fenomena ini tidak hanya ditemukan di satu jenis sekolah, melainkan terjadi di berbagai lembaga pendidikan umum maupun berbasis keagamaan.
"Kita hanya membahas masalah di hilir, tidak di hulu. Ibaratnya kita sekadar menambal genteng yang bocor, lalu sibuk mengepel lantainya," ujar Basarah.
Politikus Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan pentingnya evaluasi dan audit menyeluruh terhadap sistem pendidikan serta pengawasan pemerintah. Ia juga menyoroti masih banyaknya lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang beroperasi tanpa izin resmi dari negara.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Kondisi tersebut, menurutnya, mempertegas perlunya penguatan pengawasan agar penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjamin keamanan peserta didik.
Guna mendorong solusi yang konkret, legislator asal Dapil Jawa Timur V ini mengusulkan agar Komisi XIII segera menggelar rapat gabungan bersama komisi terkait, khususnya yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama.
"Saya mengusulkan agar rapat ini ditingkatkan menjadi rapat gabungan. Kita harus mencari solusi komprehensif di hulu, tidak hanya sibuk membereskan masalah di hilirnya," tegas Basarah.
