Bandung, Gesuri.id - Sebanyak 300 ribu ton lebih beras milik Bulog Drive Jawa Barat terancam berkurang kualitasnya jika tidak segera disalurkan ke pasar.
Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menegaskan jutaan kilogram beras menumpuk di gudang lantaran Bulog tak dapat mensuplai beras ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara maksimal.
Sebetulnya, dewan sudah mengingatkan Bulog untuk segera mensinkronisasikan data beras, mulai dari stok di gudang Bulog, produksi hingga kebutuhannya. Namun, manajemen sinkronisasi ini sepertinya belum terlaksana.
"Jadi walaupun perlu impor tetapi terbatas dan bisa dikendalikan,dan tidak mengganggu harga gabah di petani," jelasnya.
Baca: Stok Beras Menumpuk Pemerintah Diminta Cari Solusi
Sementara itu, Humas Bulog Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi mengakui, saat ini ratusan ton beras Bulog tersimpan diberbagai gudang.
Ketidak terlibatan Bulog dalam Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menjadi penyebab gudang penyimpanan beras milik Bulog Provinsi Jawa Barat menumpuk.
Menurutnya, beras-beras yang disimpan terlalu lama dikhawatirkan akan mengurangi kadar kualitas beras jika lama disimpan digudang. Bahkan, bisa jadi beras-beras akan membusuk dan berkutu.
Kendati begitu, dia memastikan bahwa beras yang tersimpan di gudang Bulog terjaga dengan baik. Namun, jika tersimpan terlalu lama kulitas bisa turun.
"Batas waktu beras yang ada di gudang itu tergantung kadar air, kalau kadar airnya 14 persen apalagi 13persen itu akan tahan lama, dibulog itu ada perawatannya tapi kalau bertahun tahun ya bisa membusuk," kata Hadi ketika ditemui Jabar Ekspres di Kantor Bulog Drive Jabar Jalan Soekarno Hatta, Selasa (2/7).
Untuk perawatan dan penataan pihak pengurus gudang Bulog selalu melakukan perawatan dengan cara setiap bulan di Suplaying dan setiap tiga bulan sekali di Pumigasi agar tidak diserang hama.
"Kalau dulu seimbang, tiap bulannya itu disalurkan jadi beras itu baru terus, kalau sekarang tidak, jadi beras menumpuk," kata dia.
Dia menuturkan, menumpuknya beras di gudang terjadi karena ada perubahan kebijakan pemerintah. Padahal ketika Bulog dilibatkan sebagai penyalur program BNT, beras langsung disalurkan sampai ke tingkat desa.
"Sementara sekarang tidak, jika tanya kenapa tidak? Jangan tanya ke Bulog itu bukan tugas Bulog, karena Bulog sudah dilepas dari Dinas," ujar Hadi.
Dia menambahkan, agar beras di gudang tidak menumpuk Bulog hanya melakukan penjualan langsung kepada masyarakat. Bahkan, harga yang dikeluarkan sama dengan pasar.
"Sekarang jual beras seperti swasta. Kaya warunglah, beras, gula, terigu, kita kirim ketiap-tiap daerah di Jawa Barat, tetapi tidak banyak. Langkah itulah yang sedang kami lakukan untuk mengantisipasi penumpukan beras," ucap Hadi.
Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania, mendorong Bulog untuk berinovasi memperbaiki kualitas stok berasnya.
Dengan begitu, beras diyakini bisa langsung dijual atau disalurkan lewat BPNT. Sebab, beras Bulog selama ini kurang diminati oleh para penerima manfaat BPNT.
“Pemilik e-warung sekarang kan lebih mengutamakan untuk menyetok beras dari non-Bulog,” kata dia.
Untuk itu, penting bagi Bulog untuk meningkatkan daya tarik produknya agar diminati oleh masyarakat, terutama para penerima BPNT.
Bulog juga diharapkan dapat melaksanakan manajemen fungsinya dengan lebih baik, terutama karena Bulog juga masih mengemban tugas publik dari pemerintah dalam hal pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Penggunaaan CBP ini penting di antaranya untuk melakukan operasi pasar demi menstabilkan harga pangan dan juga cadangan negara kalau terjadi keadaan darurat seperti bencana alam.
Pakar Pertanian dari IPB, Dwi Andreas malah tak yakin operasi pasar atau program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) oleh Bulog dapat menyelesaikan masalah. Sebab, langkah ini justru bisa menambah masalah baru, yakni menekan harga gabah di tingkat petani.
“Dulu proses in dan out kan sekitar 230 ribu ton per bulan sehingga rutin, namun ketika ini berubah, Bulog tidak siap menyalurkan ke outlet lain sehingga beras yang disimpan outnya menumpuk tidak tersalurkan dengan baik, sudah barang tentu beras ada umurnya,” ujarnya.
Bulog sendiri berencana melakukan operasi pasar sampai Desember mendatang. Oleh karena itu, dia ingin operasi pasar mengedepankan kehati-hatian.
Baca: Beras Bulog Numpuk & Rusak, PDI Perjuangan Tegur Keras
“Bulan-bulan sekarang, sampai Agustus jangan jor-joran operasi pasar, kasihan petani karena harga gabah sudah pasti tertekan. Kalau ada operasi pasar 175.000 ton per bulan, itu pasti berdampak ke petani,” tuturnya
Dia mengingatkan, menyerap gabah dari petani dan mengendalikan harga beras di pasar adalah tugas utama Bulog. Namun saat ini, kata dia, dua peran itu tidak maksimal dijalankan.
Fungsi perlindungan usaha di petani tidak berjalan karena terkait aturan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) lama yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
“HPP saat ini sekitar Rp 3700 dan rencananya dinaikkan 10 persen, menjadi sekitar Rp 4070 per kilogram untuk gabah kering panen,” tutup dia.
