Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menyampaikan apresiasi sekaligus tujuh catatan kritis kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Rabu (20/5/2026). Dalam rapat tersebut, Rokhmin menilai penguatan sektor kelautan dan perikanan nasional memerlukan kolaborasi multisektor yang terintegrasi.
“Capaian tersebut menjadi sinyal bahwa sektor kelautan dan perikanan nasional mulai bergerak menuju arah yang lebih produktif dan kompetitif, serta terus berdaya,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu, dikutip Jumat (22/5/2026).
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 itu mengapresiasi capaian kinerja KKP di era Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Menurutnya, hal tersebut tercermin dari capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menembus lebih dari Rp2,4 triliun atau tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Selain itu, volume produksi perikanan nasional sepanjang 2020–2025 juga meningkat sekitar 18 persen.
Meski demikian, Prof. Rokhmin menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi, baik secara teknis maupun substantif.
Dari sisi teknis, ia menyoroti rendahnya penyerapan anggaran KKP dibandingkan kementerian lain seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan. Menurutnya, efektivitas penyerapan anggaran menjadi indikator penting untuk memastikan program berjalan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, KKP juga didorong untuk lebih terbuka mempublikasikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Secara substantif, Rokhmin menilai indikator kinerja utama sektor kelautan dan perikanan masih terlalu berorientasi pada aspek ekonomi. Padahal, mengacu standar FAO, pembangunan sektor ini seharusnya bertumpu secara seimbang pada dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi.
Dalam pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), ia menegaskan pembangunan tidak cukup hanya berhenti pada penyediaan infrastruktur dan fasilitas. Menurutnya, produktivitas nelayan juga perlu menjadi prioritas, termasuk dukungan sarana penyimpanan ikan seperti cool box guna menjaga kualitas hasil tangkapan.
Pengembangan sektor perikanan, lanjutnya, juga harus dibangun melalui integrasi ekosistem dari hulu hingga hilir. Dalam hal ini, dukungan transportasi logistik untuk distribusi hasil perikanan menuju pasar dinilai menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
“Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga kualitas manusia yang menjalankannya,” tegas Rokhmin.
Ia juga menekankan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk menopang keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan nasional.
Lebih lanjut, Prof. Rokhmin meminta pengembangan budidaya perikanan nasional diarahkan pada diversifikasi komoditas agar tidak bergantung pada satu jenis budidaya tertentu.
“Kawasan tambak yang luas sebaiknya dikembangkan melalui beberapa komoditas budidaya potensial, tidak hanya berfokus pada nila,” katanya.
Menurutnya, peningkatan produksi juga harus dibarengi dengan kemampuan serapan pasar agar tidak terjadi over supply yang merugikan pembudidaya.
Dalam kesempatan itu, ia turut menyoroti pengembangan modelling tambak di Kebumen dan Waingapu yang dinilai masih relatif rendah, padahal kedua wilayah tersebut memiliki potensi besar, khususnya untuk budidaya vaname. Ia mendorong optimalisasi sekaligus pengembangan ke kawasan potensial lain seperti Karimunjawa.
Sebagai penutup, Rokhmin menyampaikan aspirasi nelayan Pantura terkait akses dan harga BBM subsidi yang dinilai masih membebani para nelayan.
“Dengan demikian, saya meminta KKP untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dalam rangka pengkajian ulang akses dan harga BBM untuk nelayan,” ujar Rokhmin.
