Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Cornelis mempertanyakan soal pajak sembako, dimana salah satu dari sembako ialah beras yang dihasilkan oleh petani.
Pertanyaan tersebut disampaikan Cornelis, dalam rapat bersama para Menko Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka membahas tentang Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementrian/Lembaga Kemenko-Kemenko dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022 dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga Tahun 2022, di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Senin (14/6).
Baca: Hasanuddin Tolak Rencana Pajak Pendidikan & Sembako
Hadir dalam rapat tersebut yakni Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Cornelis mempertanyakan soal pajak sembako, yang juga tentunya akan berimbas kepada petani karena sembako merupakan produk petani.
"Intinya sembako jangan dikenakan pajak karena akan berdampak pada petani. Ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah," tegas Cornelis.
Baca: Putra Tolak Rencana Sekolah kena PPN: Bukan Objek Usaha
Menurut Cornelis, petani tidak dikenakan pajak saja saat ini, harga beras sudah sangat turun (murah). Apalagi dikenakan pajak, yang tentunya akan sangat berefek buruk terhadap petani.
Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan, menjadi petani itu sangat tekor, tidak seperti di negara Eropa dan negara lainnya yang kaya sehingga wajar apabila dikenakan pajak.
"Tapi kalau petani di Indonesia, belum pantas dikenakan pajak, nanti malah orang akan makan beras yang busuk-busuk, sebab petani kita masih banyak yang miskin, dan itu akan mewariskan generasi yang bodoh-bodoh. Itu yang kita khawatirkan. Itulah beratnya tugas Menko," ungkap Cornelis.
