Ikuti Kami

Bersama Nadiem, Juliari Pastikan Kriteria Layak Penerima KIP

Juga akan dicek apakah calon penerima layak menerima sudah benar-benar menerima KIP.

Bersama Nadiem, Juliari Pastikan Kriteria Layak Penerima KIP
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bertemu Menteri Sosial Juliari P. Batubara (kanan) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, baru-baru ini. Pertemuan terutama untuk menyolidkan koordinasi kedua kementerian, selain juga untuk meningkatkan kerja sama pengelolaan data untuk mendukung program bantuan bagi warga pra-sejahtera. (Dok. Humas Kementerian Sosial)

Jakarta, Gesuri.id - Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan Kemendikbud dan Kemensos sepakat akan lebih memastikan kriteria layak bagi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain itu, lanjutnya, juga akan dicek apakah calon penerima layak menerima sudah benar-benar menerima KIP.

Baca: Program Kartu Indonesia Pintar Harus Gencar Disosialisasikan

"Kolaborasi satu gerakan kami berdua ingin memastikan komponen pelajar dalam PKH yang mendapatkan KIP. Kami ingin mendapatkan lebih jelas lagi tentang sejumlah hal, misalnya, tentang siapa KPM yang layak menerima KIP tapi belum dapat,” kata Juliardi dalam siaran pers yang dilansir dari kompas.com, baru-baru ini,

Untuk menindaklanjuti pertemuan ini, Mendikbud Nadiem Makarim dan Juliari sepakat mengutus pejabat di level bawah menteri memadankan data terkait KIP. “Saya sudah menugaskan Kapusdatin untuk menindaklanjuti masalah ini. Targetnya dua minggu selesai,” kata Juliardi. 

Nadiem mengatakan penguatan pola kerjasama di level bawah menteri juga penting selain berbicara substansi. Hal itu diperlukan agar Kemendikbud dan Kemensos bisa berkolaborasi dan bergerak dalam satu gerakan. "Biar lebih cepat dan ringkas,” kata Nadiem.

Kemensos 'leading sector'

Pertemuan Nadiem dan Juliardi merupakan pertemuan awal untuk meningkatkan sinergi ke depan. Hal itu sesuai arahan Jokowi agar para menteri bisa bekerja dalam satu tim. Pertemuan ini juga dalam rangka mengimplementasikan visi Presiden Joko Widodo yakni membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan Indonesia maju. 

Untuk memperkuat pelaksananannya, kata Juliardi, program ini perlu didukung dengan basis data terpercaya. 
“Dalam hal ini, Kementerian Sosial kan menjadi leading sector untuk menyediakan basis data bagi semua program yang terkait agenda pembangunan kesejahteraan sosial,” kata Mensos. Kedua kementerian masing-masing memiliki program meningkatkan kesejahteraan warga pra-sejahtera. 

Keterkaitan PKH dan KIP di Kemendikbud, dikenal dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang membantu warga pra-sejahtera mengakses pendidikan. Di Kementerian Sosial dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

Baca: Jokowi Perkenalkan Program Baru Tiga Kartu Sakti

Bantuan sosial (bansos) PKH memiliki keterkaitan erat dengan program KIP. Dalam PKH terdapat beberapa komponen seperti anak SD, SMP, dan SMA yang menjadi sasaran program KIP. “Kalau sasarannya sama-sama warga pra-sejahtera, saya kira akan sangat baik kalau ada integrasi data,” kata Juliardi. 

Hadir mendampingi Mensos, Sekretaris Jenderal Hartono Laras, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibitas Sosial Sonny W Manalu, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Said Mirza Pahlevi dan Kepala Biro Perencanaan Adhy Karyono.

Quote