Jakarta, Gesuri.id — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Desakan ini mencuat menyusul aksi unjuk rasa sejumlah mitra Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di kantor BGN yang menuntut kejelasan nasib dan transparansi kelanjutan program pasca-penetapan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Baca: Ganjar Pranowo Akui Belajar Industri Kreatif dari K-POP
Charles menyatakan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat serta para mitra terkait keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, pemerintah harus menyikapi aksi protes para mitra SPPG sebagai masukan sekaligus peringatan serius.
“Salah satu poin utama yang disampaikan oleh para demonstran adalah perlunya pembenahan tata kelola dan audit terhadap pelaksanaan program. Menurut saya, tuntutan agar tata kelola diperkuat merupakan hal yang wajar dan tidak berlebihan,” ujar Charles, Rabu (10/6/2026).
Lebih lanjut, Charles menegaskan bahwa momentum pergantian struktur kepemimpinan di tubuh BGN saat ini harus dijadikan titik balik untuk melakukan perbaikan secara total. Pembenahan mendalam wajib menyasar aspek transparansi, akuntabilitas, sistem pengadaan barang dan jasa, serta penguatan pengawasan internal lembaga.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
“Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran yang sangat besar dalam program ini dikelola,” kata Charles menjelaskan.
Ia juga mendesak agar manajemen BGN yang baru segera membuka secara transparan laporan penggunaan anggaran kepada publik demi memulihkan kredibilitas lembaga di mata masyarakat.
“Kepercayaan publik hanya bisa dipulihkan apabila BGN menunjukkan komitmen nyata terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik,” tutur Charles memungkasi.
