Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J. Rumambi, memberikan catatan kritis terhadap dua agenda utama dalam pidato Presiden RI mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Kedua topik tersebut meliputi target penurunan angka kemiskinan melalui program perlindungan sosial (perlinsos) serta konsistensi agenda kedaulatan mineral dan hilirisasi nikel.
Matindas menegaskan, keberhasilan kedua program prioritas tersebut hanya dapat diukur dari satu parameter utama: seberapa besar APBN 2027 mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara riil.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Terkait target pemerintah untuk menekan tingkat kemiskinan hingga 6,0–6,5 persen, politisi asal Sulawesi Tengah (Sulteng) ini mengingatkan bahwa tolok ukur efektivitas bantuan sosial (bansos) tidak sebatas ketepatan data penyaluran, tetapi pada angka graduasi ekonomi masyarakat penerima manfaat.
“Pertanyaan kami sederhana, dari seluruh penerima bansos, berapa banyak yang berhasil graduasi? Berapa banyak keluarga yang benar-benar naik kelas dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah?” ujar Matindas.
Menurutnya, bansos seharusnya berfungsi sebagai jaring pengaman sekaligus pintu keluar dari jurang kemiskinan. Oleh karena itu, skema perlindungan sosial wajib diintegrasikan dengan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pembukaan lapangan kerja baru.
Kedaulatan Mineral dan Manfaat Bagi Daerah Producer
Selain masalah perlinsos, Matindas turut menanggapi rencana pemerintah membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Nasional yang ditargetkan beroperasi mulai 1 Januari 2027 guna membangun harga referensi mandiri bagi Indonesia.
Ia menilai langkah Indonesia untuk menjadi penentu harga komoditas global merupakan strategi yang tepat. Kendati demikian, konsep kedaulatan mineral tidak boleh berhenti pada penentuan harga di pasar internasional semata.
“Jika kita berbicara mengenai kedaulatan mineral, kita juga wajib membicarakan kedaulatan masyarakat di daerah penghasil untuk menikmati manfaat langsung dari kekayaan alamnya,” tegasnya.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Matindas menggarisbawahi agar Sulteng tidak sekadar dijadikan wilayah eksploitasi nikel tanpa memberikan dampak ekonomi yang sebanding bagi warga lokal.
Ia menuntut agar program hilirisasi mampu menciptakan multiplier effect yang konkret, mulai dari prioritas tenaga kerja lokal, peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan UMKM, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga pembagian manfaat fiskal yang adil bagi daerah.
“APBN harus hadir untuk rakyat dan kekayaan alam wajib dikembalikan kepada rakyat. Khusus untuk Sulawesi Tengah, kami ingin memastikan nikel tidak hanya menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menjadi sumber utama kesejahteraan masyarakat Sulteng,” pungkas Matindas.
