Jakarta, Gesuri.id — Sejarawan sekaligus Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mengingatkan pentingnya melihat peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 secara komprehensif dan utuh. Menurutnya, tragedi tersebut tidak boleh hanya dipahami sebatas penculikan serta pembunuhan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965.
Pernyataan itu disampaikan Bonnie dalam wawancara khusus dengan Radio Elshinta, Rabu (30/9/2026), yang bertepatan dengan peringatan 61 tahun peristiwa G30S.
Bonnie menjelaskan bahwa kemunculan G30S tidak terjadi secara tiba-tiba (ujug-ujug). Masyarakat perlu melihatnya dalam kerangka yang lebih luas, yang meliputi konteks geopolitik internasional, dinamika politik nasional, hingga konflik sosial di tingkat lokal sebelum tahun 1965.
Baca: Berita kumpulan ganjar pranowo hari ini
“Jadi kita pahami dulu, ini tidak terjadi begitu saja. Ada faktor internasional, nasional, dan lokal,” ujar Bonnie.
Secara global, situasi dunia kala itu berada dalam bayang-bayang Perang Dingin, yang mempertemukan blok kapitalisme-liberalisme pimpinan Amerika Serikat dengan blok komunis pimpinan Uni Soviet yang didukung oleh Tiongkok.
Sementara di tingkat nasional, Indonesia sebagai negara yang relatif baru merdeka masih menghadapi proses dekolonisasi serta pergulatan politik yang kian menajam. Di tingkat lokal, persoalan agraria turut memicu gesekan di berbagai daerah menyusul lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria. Tuntutan redistribusi tanah kepada para petani kerap kali bersinggungan dengan persaingan politik di tingkat akar rumput.
Kondisi tersebut membentuk ketegangan politik yang intens menjelang tahun 1965, di mana kekuatan politik nasional terkonsentrasi pada dua kutub utama, yakni Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Presiden Soekarno berupaya menjaga keseimbangan di antara berbagai kekuatan tersebut. Namun, situasi bertambah kompleks ketika kondisi kesehatan Bung Karno mulai menurun, memunculkan spekulasi politik mengenai suksesi kepemimpinan negara.
“Ini kemudian di dalam konteks politik saat itu menjadi isu besar. Siapa menggantikan siapa,” kata Bonnie.
Pada 1 Oktober 1965, enam jenderal dan satu perwira menengah—Kapten Anumerta Pierre Tendean—menjadi korban penculikan dan pembunuhan oleh gerakan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung dari Resimen Cakrabirawa. Jenderal A.H. Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan, tetapi putrinya, Ade Irma Suryani, turut menjadi korban jiwa. Selain itu, di Yogyakarta, Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiyono turut gugur.
Bonnie menilai bahwa perhatian publik selama ini cenderung terlalu terpusat pada peristiwa yang terjadi di Jakarta saja. Padahal, jika dihitung secara keseluruhan, korban jiwa dari unsur perwira militer mencapai sepuluh orang, termasuk dua di Yogyakarta.
“Cara kita mengingat sejarah itu sangat parsial,” kritiknya.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Lebih lanjut, Bonnie menekankan bahwa persoalan yang tidak kalah penting untuk dipahami adalah rangkaian peristiwa setelah 1 Oktober 1965. Ia menyebutkan dampak lanjutan berupa penangkapan massal, pembunuhan tanpa proses peradilan, penahanan, penghilangan paksa, pembuangan tahanan politik ke Pulau Buru, hingga perampasan harta benda milik orang-orang yang dituduh berafiliasi dengan PKI. Menurutnya, rangkaian sejarah kelam tersebut tidak boleh dipisahkan dari narasi besar G30S.
“Kalau kita menjelaskan peristiwa ini dari sudut pandang Bung Karno, pahami prolognya, kemudian narasinya, dan epilognya,” terangnya.
Oleh karena itu, Bonnie berpandangan bahwa generasi muda tidak cukup hanya menghafalkan tanggal, nama-nama tokoh, serta kronologi penculikan para jenderal. Mereka juga dituntut untuk memahami konteks sosial-politik serta konsekuensi jangka panjang yang mengikutinya.
Bonnie menegaskan bahwa upaya melihat G30S secara utuh bukan berarti membenarkan tindakan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat. Namun, ia mengingatkan bahwa perlakuan terhadap anggota maupun simpatisan PKI yang sebagian besar tidak mengetahui atau terlibat dalam gerakan tersebut, tetapi langsung menjadi sasaran setelah PKI dilarang pada 1966 juga merupakan bagian dari sejarah bangsa yang harus dievaluasi secara objektif.
