Bogor Tengah, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Bogor, Atty Somaddikarya, meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk bersikap tegas lantaran sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) khususnya sistem zonasi jenjang SMA terlihat carut marut.
Baca: Polemik PPDB, Andreas Hugo: Buat SMA Baiknya Pakai Sistem Nilai
Ridwan Kamil harus memberikan ketegasannya yakni dengan mendiskualifikasi bagi siswa yang masuk pada PPDB jalur zonasi di SMA negeri dengan memanipulasi data.
Lalu, adanya fakta dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti dengan 'numpang' kartu keluarga (KK) di alamat terdekat dengan sekolah tujuan kurang dari setahun dari tahun PPDB.
"Agar ada rasa keadilan bagi masyarakat, akibat timbulnya kecurangan soal manipulasi data" kata Atty dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/7/2023).
Ia menambahkan, meskipun jenjang SMA/SMK negeri bukan ranah Pemkot Bogor, tapi muara data itu ada Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) secara administrasi kependudukan.
Jika tidak diperhatikan, msyarakat bisa tidak percaya kepada pemerintah jika 'cara bermain' data bisa dimanipulasi.
"Masyarakat harus diberikan jawaban secara jelas, apa yang menjadikan anak-anaknya tidak diterima di sekolah negeri," jelasnya.
Meski begitu, dirinya mengapresiasi langkah Wali Kota Bogor, Bima Arya yang sudah memastikan mendiskualifikasi murid jenjang SMP yang kedapatan mencurangi sistem PPDB ini.
Baca: Yunus Takandewa Dorong Pemerintah Isolasi Wilayah Hewan Rentan Rabies
Seperti diketahui, kecurangan terkait PPDB ini mencuat pasca laporan-laporan yang viral di media sosial beberapa waktu lalu.
Sebelumnya Pemkot Bogor membentuk tim verifikasi untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut.
Pasca itu, Komisi I dan IV DPRD Kota Bogor memanggil tim verifikasi dalam rapat gabungan beberapa waktu lalu.
Teranyar, dua komisi tersebut melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMA Negeri dan Disdukcapil untuk mendapatkan informasi terkait kecurangan manipulasi data yang digunakan dalam PPDB.
