Ikuti Kami

Charles Honoris Tegaskan DPR RI Tak Bisa Penuhi Usulan JPPI

Keracunan makanan akibat MBG terjadi bukan karena kesalahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan masalahnya ada di sistem. 

Charles Honoris Tegaskan DPR RI Tak Bisa Penuhi Usulan JPPI
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris.

Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menanggapi usulan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Charles menyebut keracunan makanan akibat MBG terjadi bukan karena kesalahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan masalahnya ada di sistem. 

“Tadi rekomendasi dari JPPI, menyampaikan kepada presiden untuk menghentikan program mungkin forumnya bukan di sini mitra kami adalah BGN, kami punya tugas untuk mengevaluasi dan mengawasi BGN,” kata Charles saat rapat audiensi dengan JPPI, CISDI, dan GKIA di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (22/9).

BaCa: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis 

Namun, dia menegaskan bahwa DPR tidak memiliki kewenangan untuk meminta presiden menghentikan program MBG. Sejauh ini, kata Charles, Prabowo masih menganggap MBG program penting yang harus dijalankan.

“Kalau masalah dia hentikan atau tidak nanti ini kebijakan bapak presiden nih. Kalau memang beliau merasa program ini tidak lagi dibutuhkan mungkin akan hentikan,” kata dia.

“Faktanya presiden tetap merasa ini program strategis yang harus dijalankan dan anggarannya sudah disiapkan,” lanjut Charles.

Sementara, Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengatakan dorongan untuk menghentikan program MBG sangat berat. Sebab, dibutuhkan data yang akurat terkait MBG banyak merugikan masyarakat. 

"Rekomendasi hentikan program MBG sekarang juga, nah ini presiden berat ini mas, ini janji politik ini. Mohon izin, datanya harus kuat, kalau mau menghentikan karena ini program prioritas, janji politik,” ujar Edy saat rapat.

BaCa: Ganjar Dukung Gubernur Luthfi Hidupkan Jogo Tonggo

Edy pun meminta JPPI membuka data temuan 7 skandal MBG, bukan hanya sekedar laporan atau asumsi. Dengan begitu, Komisi IX DPR bisa menyimpulkan dan menghitung dampak dari penyelenggaraan MBG. 

“Maka 7 skandal MBG ini kalau saya kejar datamu dari mana saya tanya, solusi loh ini, kan asumsi semua nih, ini datanya harus kuat. Kalau hanya seperti ini aja saya asumsi kita tidak bisa menyimpulkan karena rekomendasi kamu berat,” jelasnya.

“Kamu perlu memperhitungkan efeknya apa di belakangnya karena sudah running kira-kira berapa bulan ini 10 bulan. Jadi di antara rekomendasi yang paling barat ini, tapi kalau rekomendasi satu itu tidak diselesaikan, nah ujung-ujungnya rekomendasiin pasti itu (menghentikan MBG)," pungkas Edy.

Quote