Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Chicha Koeswoyo, menyoroti minimnya ketersediaan alat peraga edukatif di PAUD.
Wanita bernama asli Mirza Riadiani Kesuma ini menilai kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran serta perkembangan anak usia dini.
Keterbatasan ini mencakup jumlah serta ragam alat yang digunakan dalam proses belajar, sehingga dinilai belum mampu menunjang pembelajaran yang optimal.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Dia menyoroti kondisi tersebut setelah memantau fasilitas PAUD milik Pemprov DKI Jakarta di sejumlah wilayah, dan menilai perlu adanya peningkatan perhatian dari pemerintah daerah.
"Pengadaan alat peraga untuk PAUD di DKI Jakarta saat ini masih belum memadai, baik dari segi jumlah maupun jenis dan variasinya," ujar Chicha dari keterangan resminya, Rabu (1/4).
Menurut Chicha, keterbatasan sarana tersebut berpotensi mengurangi kualitas stimulasi yang diterima anak pada masa awal pertumbuhan.
Padahal, kata Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta ini, fase usia dini menjadi periode penting dalam membentuk kemampuan dasar.
"Minimnya alat peraga edukatif ini tentu berdampak pada kurangnya stimulasi dalam perkembangan anak," ucap wanita kelahiran 1 Mei 1968 ini.
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa PAUD memiliki peran strategis dalam membangun fondasi generasi mendatang, sehingga dukungan terhadap sektor ini perlu diperkuat, termasuk dari sisi fasilitas dan kebijakan.
"PAUD adalah pondasi utama perkembangan generasi mendatang, sehingga harus mendapatkan perhatian yang lebih serius," imbuhnya.
Selain persoalan sarana, Chicha juga mendorong adanya inovasi dalam pembiayaan program PAUD.
Mantan penyanyi cilik itu menyarankan pemerintah daerah agar membuka peluang pemanfaatan sumber pendanaan di luar APBD, seperti tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dengan catatan tetap diawasi secara ketat.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Terkait pembiayaan, Dinas Pendidikan harus berani melakukan terobosan, misalnya dengan mengoptimalkan CSR di DKI Jakarta tanpa membebani APBD," jelasnya.
Chicha menambahkan, setiap skema pendanaan alternatif tetap harus dilengkapi dengan mekanisme evaluasi agar pelaksanaannya tepat sasaran.
"Tentu saja, pemanfaatan CSR harus disertai pengawasan dan evaluasi agar tepat sasaran dan berkelanjutan," pungkas Chicha.
