Jakarta, Gesuri.id -- Wakil Bupati (Wabup) Sleman Danang Maharsa secara resmi membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2027, Selasa (31/3).
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pejabat di lingkungan Pemkab Sleman, jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Sleman, perwakilan masyarakat, akademisi dan unsur lainnya.
Forum strategis ini menjadi ruang partisipatif untuk menyelaraskan prioritas pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Wakil Bupati Danang menyampaikan Musrenbang RKPD ini merupakan bagian yang sangat strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
"RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penghubung antara visi pembangunan jangka panjang dan menengah daerah dengan implementasi program dan kegiatan di lapangan," jelasnya.
Menurut dia, dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan adanya keterkaitan, konsistensi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan daerah.
Sementara tema yang diusung pada pembangunan Kabupaten Sleman pada tahun 2027 adalah Peningkatan Daya Saing Ekonomi Melalui Transformasi Digital Didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas.
Danang menyebutkan pemilihan tema ini merupakan respons atas dinamika global, nasional maupun lokal yang menuntut kita untuk terus beradaptasi dan berinovasi.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"Transformasi digital saat ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Digitalisasi telah mengubah cara kita bekerja, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemkab Sleman berkomitmen untuk terus mendorong digitalisasi dalam berbagai sektor, baik dalam pelayanan publik, penguatan UMKM, pendidikan maupun tata kelola pemerintahan," jelas Danang.
Selain itu, merespons tantangan saat ini (efisiensi anggaran), Danang menegaskan kondisi tersebut tidak menjadi alasan penurunan kualitas pelayanan publik, apalagi ketimpangan pembangunan.
"Kita harus upayakan pembangunan melalui perencanaan yang adaptif, transformasi digital dan inovasi agar efisiensi tetap menjaga kinerja. Kita harus memastikan bahwa pembangunan yang kita laksanakan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan daya saing daerah," katanya.
