Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menyoroti besarnya beban utang negara yang dinilai semakin menekan ruang fiskal pemerintah pada tahun 2026.
“Kita perlu bicara jujur saat ini. Di tahun 2026, negara harus bayar bunga utang hampir Rp600 triliun. Sementara pokok harus bayar pokok hutang Rp800 triliun,” kata Darmadi dikutip Selasa (14/4/2026).
Menurut Darmadi, total beban pembayaran utang yang mencapai angka sangat besar tersebut berpotensi mengurangi alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat.
“Dan itu belum termasuk hutang pokok. Utang pokoknya Rp800 triliun, kalau di total bebannya tembus Rp1.400 triliun. Artinya apa? Uang negara yang seharusnya untuk rakyat justru habis untuk menutup hutang lama,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut membuat ruang gerak negara dalam menjalankan program pembangunan menjadi semakin terbatas.
“Kita kerja, kita bayar pajak, tapi ruang gerak negara makin sempit,” tegasnya.
Selain beban utang, Darmadi juga menyoroti potensi tekanan tambahan dari kenaikan harga minyak dunia yang dapat berdampak pada subsidi energi.
“Belum selesai di situ, harga minyak dunia naik. Subsidi energi terancam jebol, bahkan bisa nambah hingga Rp100 triliun lagi,” ungkapnya.
Ia menegaskan dampak dari kondisi tersebut pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Siapa yang kena dampaknya? Tentu saja rakyat. Harga naik, daya beli turun,” katanya.
Di sisi lain, Darmadi turut menyinggung program pemerintah seperti makanan bergizi gratis yang memiliki anggaran besar dan perlu dikaji dari sisi kemampuan fiskal negara.
“Di sisi lain, ada program makanan bergizi gratis. Anggarannya Rp335 triliun, niatnya baik. Tapi pertanyaannya, apakah anggaran kita kuat? Atau kita tambah hutang lagi?” tanyanya.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melainkan menyangkut arah kebijakan dan masa depan negara.
“Bapak-Ibu sekalian, ini bukan segedar angka. Ini arah masa depan negara,” jelasnya.
Darmadi pun mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara agar tidak menimbulkan beban yang semakin berat di masa depan.
“Kalau beban terus menumpuk, kita sedang membangun? Atau kita menggali lubang yang lebih dalam?” terangnya.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya transparansi dan penentuan prioritas yang jelas dalam pengelolaan anggaran negara.
“Kita butuh transparansi, kita butuh prioritas yang jelas. Karena ini bukan cuma soal APBN, ini soal nasib kita semua,” pungkasnya.
