Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Darmadi Durianto, melontarkan kritik terhadap kebijakan investasi negara melalui Danantara yang ditempatkan di pasar saham.
Ia mempertanyakan arah dan tujuan penggunaan dana negara tersebut, terutama jika hanya berputar di pasar sekunder tanpa dampak nyata bagi pembangunan ekonomi riil.
Pernyataan itu disampaikan Darmadi melalui unggahan di akun Instagram pribadinya yang kemudian menjadi perhatian publik.
“Negara masuk pasar saham sebelumnya diam-diam lewat Danantara, katanya demi menjaga pasar atau market,” kata Darmadi, dikutip Jumat (6/2).
Menurut Darmadi, langkah pemerintah tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Ia menilai publik wajar mempertanyakan arah kebijakan investasi negara, terlebih karena dana yang digunakan merupakan dana publik yang seharusnya memberikan manfaat luas bagi perekonomian nasional.
“Kalau dana negara hanya masuk ke pasar saham sekunder, sebenarnya negara sedang membangun apa?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa aktivitas membeli saham yang sudah beredar di pasar sekunder tidak menciptakan pembangunan baru. Menurutnya, langkah tersebut tidak menambah jumlah pabrik, tidak menciptakan lapangan kerja baru, dan tidak meningkatkan kapasitas produksi nasional.
“Membeli saham yang sudah beredar tidak menambah pabrik pun, tidak menciptakan lapangan kerja baru, tidak menambah kapasitas produksi masional,” tutur Darmadi.
Lebih lanjut, ia menilai dampak investasi semacam itu terhadap ekonomi riil sangat terbatas. Transaksi di pasar saham sekunder, menurutnya, hanya berujung pada perpindahan kepemilikan aset tanpa menghasilkan nilai tambah baru bagi perekonomian nasional.
Darmadi juga mengingatkan bahwa dana Danantara merupakan dana publik yang biaya pengelolaannya tidak murah dan seluruh risikonya ditanggung oleh negara. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kejelasan arah investasi yang ditempuh.
“Padahal dana Danantara adalah dana publik, biayanya mahal, risikonya ditanggung negara, karena itu arah investasinya harus jelas. Clear,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah tidak bersikap abu-abu dalam menentukan tujuan investasi Danantara. Menurutnya, setiap skema investasi harus disertai kerangka yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Jika tujuannya adalah stablisasi pasar, kerangkanya perlu disampaikan terbuka. Jika tujuan imbal akhir perhitungannya harus terukur, dan jika Danantara memperkuat ekonomi nasional, investasi harus masuk ke sektor produktif,” jelas Darmadi.
Darmadi menekankan bahwa sektor produktif merupakan kunci dalam memperkuat ekonomi nasional karena mampu menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja. Ia pun mengaitkan kebijakan investasi negara dengan target pemerintah untuk membuka 19 juta lapangan kerja.
Menurutnya, investasi negara seharusnya diarahkan untuk mendukung target tersebut, bukan sekadar aktif di bursa saham tanpa dampak nyata bagi masyarakat luas.
Ia juga menolak anggapan bahwa transparansi dapat mengganggu stabilitas pasar. Sebaliknya, keterbukaan justru menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi negara.
“Investasi negara bukan sekadar aktif di bursa, tapi soal dampaknya bagi ekonomi rill. Transparansi bukan gangguan pasar, justru itu fondasi kepercayaan,” pungkasnya.
