Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menyoroti rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah menggodok revisi aturan rencana bisnis bank agar lebih agresif dalam menyalurkan kredit ke program-program pemerintah.
“Bapak-Ibu sekalian adalah satu kebijakan yang sekilas terdengar baik. Tapi kita perlu memang melihat lebih dalam. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sedang menggodok revisi aturan rencana bisnis bank,” ujar Darmadi dikutip Selasa (14/4/2026).
Menurut Darmadi, kebijakan tersebut perlu dicermati secara komprehensif, terutama terkait arah kebijakan yang mendorong perbankan untuk berperan lebih aktif dalam mendukung agenda negara.
“Tujuannya apa? Agar bank tidak hanya menjaga stabilitas, tapi juga lebih agresif menyalurkan kredit ke program-program pemerintah. Artinya apa? Bank didorong ikut menyukseskan agenda negara. Bahkan menurut Frederika Widyasari Dewi, Ketua OJK, perbankan diharapkan ambil peran lebih besar dalam akselerasi pembangunan nasional,” katanya.
Ia kemudian memaparkan data terkait penyaluran pembiayaan yang dinilai belum merata antar program pemerintah.
“Sekarang kita coba lihat-lihat datanya. Total pembiayaan sudah mencapai Rp177,38 triliun. Tetapi yang menarik, hampir semuanya terkonsentrasi di satu program,” bebernya.
Darmadi menilai adanya ketimpangan distribusi pembiayaan yang cukup mencolok, dengan dominasi pada satu program tertentu dibandingkan program lainnya.
“Kooperasi Desa Merah Putih menyerap Rp174,73 triliun. Sementara program lain bagaimana? Makanan bergisi gratis hanya Rp1,21 triliun. Tiga juta rumah hanya Rp1,44 triliun,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan apakah ketimpangan tersebut murni didasarkan pada kebutuhan ekonomi atau justru dipengaruhi oleh arah kebijakan tertentu.
“Pertanyaan sekarang, kenapa distribusinya timpang seperti ini? Apakah ini murni kebutuhan ekonomi? Atau ada dorongan kebijakan? Dan yang paling penting adalah apa?” tanyanya.
Lebih lanjut, Darmadi mengingatkan potensi risiko terhadap sektor perbankan jika kebijakan tersebut terlalu mengarahkan bank dalam penyaluran kredit.
“Kalau bank terlalu diarahkan untuk membiaya program tertentu, apakah ini tidak beresiko terhadap kesehatan perbankan itu sendiri? Karena bank itu seharusnya berbasis prinsip kehati-hatian. Bukan sekedar ikut arah kebijakan,” katanya.
Ia pun menegaskan pentingnya kajian mendalam sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas.
“Jadi menurut saya, langkah ini perlu dikaji lebih dalam. Jangan sampai niat baik justru menciplakan resiko baru di sektor keuangan kita,” tandasnya.
