Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi tekanan keuangan yang dihadapi sektor perkeretaapian nasional.
Ia mengingatkan bahwa berhentinya operasional kereta api dapat menimbulkan dampak besar bagi mobilitas masyarakat dan perekonomian nasional.
“Bisa dibayangkan kalau kereta api berhenti beroperasi, bisa dibayangkan akan terjadi masalah besar nasional di Indonesia. Karena 500-an juta orang tergantung sama kereta api setiap tahun,” kata Darmadi, dikutip pada Kamis (23/10/2025).
Ia menjelaskan, setiap hari terdapat jutaan masyarakat yang bergantung pada moda transportasi kereta api untuk beraktivitas, sehingga layanan publik ini tidak boleh terganggu.
“1,5 juta penumpang setiap hari yang harus dilayani. Inilah kenapa pemerintah harus hadir sesuai dengan konstitusi kita untuk menyelesaikan ini,” ucapnya.
Menurut Darmadi, langkah restrukturisasi keuangan perlu segera dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk lembaga keuangan asal Tiongkok yang menjadi mitra dalam proyek investasi tersebut.
“Bagaimana caranya? Ini yang saya pikirkan, yang sudah pasti tidak bisa harus strukturisasi. Harus mengaju ke China, CDB, untuk bilis turun. Karena pinjamannya 90 triliun. Dari investasi sekitar 120 triliun, 75 persennya 90 triliun,” ungkapnya.
Ia menilai, restrukturisasi pinjaman perlu mencakup penundaan pembayaran bunga dan cicilan pokok guna meringankan tekanan keuangan yang sangat besar.
“Nah, ini harus dilayani. Harus minta ke China, supaya ini dilayani ke CDB China, supaya ini dilayani mungkin sekitar 7-8 tahun lebih banyak. Untuk mengurangi tekanan. Untuk mengurangi tekanan. Tidak usah bayar bunga, cicilan pokoknya juga dimundurin. Supaya ada tekanan terhadap keuangan yang begitu besar,” ujar Darmadi.
Meski demikian, Darmadi mengingatkan bahwa langkah tersebut bukan solusi permanen, melainkan hanya menunda persoalan ke depan.
“Tapi menyelesaikan masalah tidak juga. Karena di ujungnya nanti juga akan besar. Hanya menunda,” jelasnya.
Untuk itu, ia menegaskan kembali perlunya kehadiran negara dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan proyek strategis nasional di sektor perkeretaapian.
“Untuk itu, maka pemerintah harus hadir. Saya pikir ada dan antara yang harus masuk,” pungkasnya.
