Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, mengritisi anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas yang terbilang minim. Padahal, menurut pria yang akrab dengan akronim SDA itu, tantangan dan ancaman terbesar Indonesia saat ini adalah lemahnya mitigasi bencana, baik bencana alam maupun non-alam.
“(Ancaman) yang datang bertubi-tubi kepada negara dan bangsa kita saat ini justru datang dari faktor alam, dan pada saat itulah peran BMKG dan Basarnas menjadi sangat penting. Akan tetapi, anggarannya masih sangat amat tidak sesuai dengan kebutuhan,” katanya, dikutip Kamis (29/1).
Berbicara pada forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Sofwan merasa miris sekaligus prihatin dengan anggaran Basarnas yang hanya sebesar Rp 1,4 triliun. Pagu anggaran itu sejatinya juga telah dipangkas akibat efisiensi dari nilai semula yang menyentuh angka Rp 2,085 triliun.
"Menurut saya, Pimpinan, ini patut menjadi catatan penting rapat kita hari ini, agar ini dieskalasi kepada penyusun anggaran yang lebih tinggi, apakah itu di Banggar," ujar Sofwan pada rapat yang beragendakan Evaluasi APBN 2025 dan Program Kerja 2026 itu.
Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu, Indonesia tidak sedang menghadapi ancaman peperangan. Sebab itu, SDA mengusulkan ide yang terbilang inovatif dengan melakukan penyesuaian terhadap pos anggaran yang ada di TNI, Bais, Polri maupun BIN. Khususnya anggaran untuk bidang intelijen.
"Bahkan kalau perlu, kita usulkan kepada Presiden. Karena anggota Basarnas ini kan juga terdiri dari personel TNI/Polri, mungkin nggak kita geser anggaran TNI, anggaran intelijen, sebagian untuk memperkuat Basarnas karena ancaman yang nyata hari ini, Pimpinan," ucapnya, ketika menyampaikan usulan kepada pimpinan sidang.
Sofwan merasa sedih ketika musibah yang datang silih berganti tak dapat ditangani dengan optimal oleh pemangku kepentingan di bidang kebencanaan.
"Basarnas pernah di awal tahun mengajukan anggaran itu ya idealnya sekitar Rp 2,085 triliun. Tapi kemudian realisasinya hanya sekitar Rp 1,4 triliun di tahun 2025 dan di tahun 2026 juga sekitar Rp 1,4 triliun," kata anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah ini.
SDA menyoroti kinerja BMKG yang juga dinilai kurang optimal khususnya dalam ‘meramal’ kondisi cuaca yang terbilang ekstrim beberapa waktu belakangan.
“Yang kedua, terkait dengan BMKG, ada kesimpangsiuran. Menganalisis tentang cuaca ekstrem akhir-akhir ini yang kemudian menyebabkan bencana di Sumatera terakhir di Cisarua dan seterusnya. Maka saya mengusulkan BMKG untuk berkoordinasi dengan pemerintah, dengan lembaga pemerintah lain,” ujar dia.
Peningkatan anggaran untuk BMKG juga penting artinya agar mitigasi bencana yang dilakukan dapat semakin optimal. Sofwan khawatir, jika kasus Siklon Luana tak direspons dengan serius, kegagapan serupa dalam penanggulangan bencana akan terus berulang.
“Kalau perlu, mengusulkan kepada Presiden. Betul bahwa siklon yang terjadi di sekitar garis khatulistiwa, peristiwa yang di Indonesia ini terjadi karena akibat dari akumulasi perubahan microclimate di negara kita, penyebabnya apa? Kalau masalah bencana ini tidak kita atasi, kita akan menghadapi pengulangan seperti ini,” tandasnya.
