Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mendorong pemerintah agar lebih serius mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan bagi pemerintah daerah (Pemda) dan pembangunan kawasan perbatasan. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian ATR/BPN, serta DKPP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Deddy menegaskan pentingnya kepastian terkait rencana efisiensi anggaran sebesar Rp269 triliun. Menurutnya, jika rencana pemotongan itu dibatalkan, maka hal tersebut akan sangat membantu perekonomian masyarakat di daerah sekaligus mengurangi potensi keresahan publik.
“Kalau betul tidak dipotong, kita bisa bernapas lega. Itu sangat membantu ekonomi masyarakat dan juga menekan kemungkinan kemarahan publik seperti waktu-waktu lalu,” ujarnya dikutip dari Parlementaria.
Ia juga menyoroti kenaikan signifikan pada anggaran Kementerian ATR/BPN dari Rp4,4 triliun menjadi Rp9,4 triliun. Deddy meminta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diperkuat khususnya di daerah pemilihannya, serta memastikan tindak lanjut sosialisasi program strategis pertanahan berjalan efektif.
Tak hanya itu, Deddy mengingatkan Kemendagri agar benar-benar memanfaatkan kenaikan anggaran dari Rp2 triliun menjadi Rp7 triliun. Menurutnya, program pembinaan kapasitas pemerintah daerah dan desa harus konkret, tidak sebatas seremonial. “Daerah-daerah dengan fiskal lemah harus didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terus bergantung pada pusat,” tegasnya.
Legislator asal PDI Perjuangan ini juga menekankan pentingnya peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai simpul koordinasi lintas kementerian, sehingga pembangunan kawasan perbatasan tidak lagi terpinggirkan. Ia turut meminta pemerintah memastikan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Aceh tidak dipangkas demi menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah tersebut.
Sebagai penutup, Deddy mengusulkan agar pemerintah menyiapkan fasilitas mess di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) guna memfasilitasi dialog langsung antara pejabat pusat dengan masyarakat perbatasan. Usulan ini dinilainya penting untuk mendekatkan kebijakan pusat dengan realitas lapangan.
