Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi ll DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, mengingatkan pemerintah agar mewaspadai ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax RON 92 yang dinilai semakin membebani masyarakat, khususnya kalangan menengah dan pelaku usaha.
"Negara-negara lain biasanya punya cadangan minimal 3 sampai 6 bulan ke depan, tetapi Indonesia hanya punya 20-25 hari saja. Hal ini membuat harga BBM di Indonesia sangat rentan terhadap volatilitas harga dunia," kata Deddy, Minggu (21/6/2026).
Menurut Deddy, kenaikan harga Pertamax merupakan dampak paling nyata dari lemahnya ketahanan energi nasional yang membuat posisi Indonesia rentan terhadap guncangan ekonomi global.
Tak hanya soal cadangan energi yang terbatas, Deddy juga menyoroti kondisi infrastruktur energi di Indonesia. Ia menilai spesifikasi kilang minyak nasional berbeda dengan mayoritas standar BBM dunia sehingga menimbulkan persoalan efisiensi yang berkelanjutan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, pada akhirnya menciptakan beban tambahan yang harus ditanggung masyarakat sebagai konsumen, terutama kelompok kelas menengah.
"Ada inefisiensi harga berkelanjutan yang harus ditanggung konsumen Indonesia karena spesifikasi kilang kita yang berbeda," ucapnya.
Deddy menjelaskan, situasi tersebut semakin diperburuk oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan meningkatnya harga minyak mentah dunia yang memberikan tekanan besar terhadap kondisi fiskal negara.
Namun demikian, ia menyayangkan langkah pemerintah yang dinilai menjadikan kelompok masyarakat kelas menengah sebagai pihak yang paling terdampak dalam upaya menjaga kondisi keuangan negara.
"Pemerintah tidak punya pilihan lain selain membebani kelas menengah dengan menaikkan harga BBM non-subsidi secara drastis. Pilihan ini diambil karena menaikkan BBM bersubsidi dianggap tidak populis dan memiliki risiko politik serta ekonomi yang terlalu tinggi," tegas Deddy.
Atas kondisi tersebut, Deddy mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan kenaikan harga Pertamax.
Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan, menurutnya, adalah menerapkan skema burden sharing atau pembagian beban antara BBM bersubsidi dan non-subsidi agar dampaknya tidak sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat kelas menengah.
Ia menilai kelompok kelas menengah saat ini sudah menghadapi berbagai tekanan ekonomi, mulai dari beban pajak hingga penurunan daya beli yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kenaikan BBM non-subsidi ini juga menekan UMKM, kontraktor, sektor logistik, hingga industri. Pada akhirnya, kalau ini terus berlanjut, akan mendongkrak harga-harga barang (inflasi) dan menurunkan pertumbuhan ekonomi kita," pungkasnya.
