Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menyoroti keberadaan tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, yang ramai menjadi sorotan publik.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, ia meminta penjelasan terkait proyek tersebut.
"Mungkin bisa disinggung juga pertanyaan publik terkait pagar beton itu, Pak, mungkin bisa dijelaskan nanti kalau ada waktu, kalau nggak tertulis ya. Karena kami (Komisi II) juga banyak mendapat pertanyaan soal itu," kata Deddy dalam rapat kerja dengan Kementerian ATR/BPN, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Deddy menilai penting bagi pemerintah untuk memberikan kejelasan kepada publik, khususnya masyarakat pesisir yang terdampak.
Menurutnya, polemik tanggul beton ini menimbulkan keresahan karena diduga mengganggu akses nelayan untuk melaut. Oleh karena itu, ia meminta agar perizinan, tata ruang, serta dasar hukum pembangunan tanggul tersebut dijelaskan secara transparan.
Permintaan Deddy tersebut langsung ditanggapi oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Setelah rapat, Nusron menjelaskan bahwa urusan perizinan dan tata ruang laut menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Kalau belum ada sertifikatnya, ya kami nggak ada kewenangan. Cuma di KKP, baik tata ruang lautnya, maupun izin reklamasinya di sana semua," ucap Nusron.
Penjelasan Nusron tersebut sekaligus mengarahkan sorotan publik kepada KKP sebagai pihak yang memiliki wewenang penuh dalam proyek tanggul.
Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya bisa bertindak apabila sudah ada sertifikasi atau dokumen pertanahan yang masuk ke ranah ATR/BPN.
Sebagai informasi, proyek tanggul di Cilincing sempat menjadi perbincangan hangat setelah sebuah video viral di media sosial pada Rabu (10/9/2025).
Dalam video tersebut, terlihat tanggul beton membentang sekitar 2-3 kilometer di pesisir Cilincing. Narasi dalam video menyebut bahwa keberadaan tanggul itu membuat nelayan harus memutar jalur lebih jauh untuk pergi melaut.
Deddy berharap pemerintah segera menyampaikan informasi yang utuh agar masyarakat pesisir mendapatkan kepastian dan polemik ini tidak berlarut-larut.
Ia juga menegaskan pentingnya mempertimbangkan kepentingan nelayan dalam setiap proyek pembangunan di kawasan pesisir.
