Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyesalkan sikap emosional Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Sumut pada Kamis (3/7/2025).
Forum resmi yang sedianya membahas isu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu mendadak memanas karena perdebatan soal persoalan eks Hak Guna Usaha (HGU).
Menurut Deddy, pembahasan yang awalnya berjalan sesuai agenda mulai melebar dan memicu ketegangan setelah Gubernur Bobby menyampaikan pernyataan yang dinilainya tidak proporsional. Isu eks HGU dinilai terlalu kompleks untuk dibahas dalam waktu terbatas.
"Persoalan eks HGU itu panjang, harus melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR BPN, dan banyak pihak lainnya. Tidak mungkin dibahas hanya dalam waktu satu jam," ujar Deddy.
Ia bahkan menyebut dirinya tersinggung setelah Bobby menyarankan kepala daerah untuk keluar dari forum jika isu eks HGU tidak dibahas.
"Lah gimana sih, gubernur kok baperan," lanjut Deddy menanggapi sikap Bobby.
Ketegangan semakin meruncing saat Deddy merasa pernyataannya diplintir seolah enggan membahas aspirasi kepala daerah terkait konflik agraria di Sumatera Utara.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Longki Djanggola, membenarkan pernyataan Deddy dan menyebut bahwa Gubernur Bobby telah salah paham.
“Saya saksinya, tidak ada maksud Pak Deddy menolak aspirasi. Tapi ini persoalan kompleks yang butuh koordinasi lintas lembaga. Harus ada forum khusus untuk membahasnya,” jelas Longki, yang duduk bersebelahan dengan Deddy dalam forum tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa forum tersebut sejak awal dijadwalkan hanya membahas topik PNBP. Perluasan diskusi yang tiba-tiba ke persoalan eks HGU, menurut Longki, membuat suasana menjadi sensitif.
“Makanya ketika disalahartikan seolah kami tak mau dengar aspirasi, tentu jadi sensitif. Padahal kami terbuka, hanya waktunya tidak memungkinkan,” imbuhnya.
Baik Deddy maupun Longki sepakat bahwa penting menjaga komunikasi yang proporsional antara pemerintah pusat dan daerah. Mereka menyayangkan diskusi teknis berubah menjadi konfrontasi emosional hanya karena miskomunikasi.
Dalam rekaman percakapan yang diperoleh wartawan, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, selaku pimpinan kunjungan kerja, menegaskan bahwa maksud pernyataan Deddy bukanlah menolak aspirasi, melainkan menyarankan pembahasan dilakukan dalam forum khusus yang melibatkan instansi teknis terkait.
“Apa yang disampaikan Pak Gubernur tetap menjadi masukan bagi kami. Tapi untuk persoalan eks HGU ini tentu butuh waktu dan forum yang lebih tepat. Kami bahkan siap memfasilitasi pertemuan dengan kementerian terkait agar persoalan ini bisa tuntas,” ujar Rifqinizamy.
Dalam forum yang sama, Deddy Sitorus kembali menjelaskan agar persoalan eks HGU tidak dibahas secara tergesa-gesa dan menyarankan waktu khusus untuk itu.
"Karena tadi pimpinan mengatakan waktu kita cuma sampai pukul 13.00 WIB. Urusan itu panjang ceritanya, historikalnya panjang tidak mungkin kita bahas satu jam. Mohon Anda tidak plesetin. Jangan benturkan kami, karena (masalah ini) melibatkan banyak instansi lain," ungakp Deddy dalam forum tersebut.
Sementara itu, informasi yang diperoleh dari lapangan menyebutkan bahwa Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi alias Jiji, merupakan pihak yang pertama kali mengangkat persoalan eks HGU di wilayahnya kepada Komisi II. Ia meminta arahan karena pemerintah daerah kesulitan menyelesaikan sengketa pertanahan akibat eks HGU.
Padahal, topik resmi dalam kunjungan kerja tersebut adalah pembahasan PNBP, bukan konflik agraria.
