Surabaya, Gesuri.id - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono mempertanyakan kekosongan Kepala Dinas Kesehatan saat pandemi COVID-19.
”Sangat disesalkan, bagaimana mungkin di tengah pandemi Covid-19 yang mengganas, dengan second wave yang bahkan kini menempatkan Jawa Timur sebagai penyumbang kasus kematian terbesar di Tanah Air, ternyata Dinas Kesehatan tidak memiliki pejabat definitif,” kata Deni di Surabaya (28/7).
Baca: Kusnadi Kritisi Penerapan WFH di Lingkungan ASN
”Ini menunjukkan Gubernur Jawa Timur tidak memiliki skala prioritas yang jelas. Atau jangan-jangan, penanganan pandemi bukan prioritas bagi Gubernur? Kalau tidak jadi prioritas, maka wajar sampai muncul dugaan bahkan data-data kasus pun diduga diolah sedemikian rupa sebagaimana kini ramai dibicarakan publik,” imbuh Deni.
Deni mengatakan, Plt kepala dinas tentu tidak bisa disamakan dengan pejabat definitif. Fungsi pelayanan memang bisa tetap berjalan, tetapi aspek perencanaan, penganggaran, hingga realisasi target pasti sulit optimal, karena pasti Plt juga merangkap jabatan di OPD lain. Walhasil, konsentrasi dan fokus kerjanya pasti terpecah.
”Padahal saat ini pandemi Covid-19 masih mengkhawatirkan, bagaimana mungkin konsentrasi pejabat puncak di Dinkes harus dibagi? Ini bukan salah Dinkes-nya, tapi kebijakan Gubernur yang tidak paham situasi, tidak punya prioritas, dan patut diduga lebih mementingkan faktor politik dalam memilih pejabat definitif ketimbang urgensi penanganan pandemi,” jelas Deni.
Baca: Risma Dorong Pemda Kawal Hak-hak Penerima Bansos
”Dalam situasi pandemi, kita bisa melihat bagaimana kualitas kepemimpinan. Tentu saja ketika tugas maha penting di Dinas Kesehatan dirangkap jabatan oleh Plt, publik berhak menyangsikan kualitas manajemen kepemimpinan Gubernur, juga berhak meragukan apakah Gubernur memang menempatkan penanganan pandemi sebagai prioritas kerja,” ujarnya.
Menurut Deni, hal tersebut urgen karena keberhasilan penanganan pandemi tidak hanya berkaitan dengan menjaga keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, tetapi juga menjadi pintu bagi pulihnya ekonomi rakyat kecil.
”Ketika leading sector penanganan pandemi dipimpin seseorang yang harus rangkap jabatan, seorang Plt, maka pasti tidak optimal. Kalau tidak optimal, nyawa rakyat dipertaruhkan, dan pemulihan ekonomi bisa semakin lama dicapai. Gubernur harus berpikir strategis seperti itu. Kita doakan Ibu Gubernur dianugerahi kearifan dalam kepemimpinannya, tidak anti kritik, dan punya prioritas yang jelas,” pungkasnya.
