Garut, Gesuri.id – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut, Asep Wawan, dalam rapat kerja bersama yang digelar Selasa (9/6/2026).
Rapat krusial tersebut sedianya membahas serangkaian persoalan pelik yang tengah merundung sektor pendidikan di Kabupaten Garut.
Yudha menegaskan, kehadiran pucuk pimpinan Disdik sangat penting mengingat banyaknya agenda mendesak yang membutuhkan pengambilan keputusan strategis.
Baca: Rupiah Tembus Rp18.000, Ganjar Pranowo Lontarkan 7 Desakan
Persoalan tersebut mulai dari ratusan kekosongan posisi kepala sekolah, merosotnya Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, keterlambatan gaji guru PPPK paruh waktu, hingga kejelasan nasib Koordinator Wilayah (Korwil) pendidikan.
"Kami membutuhkan ruang komunikasi yang baik dengan Dinas Pendidikan. Sangat disayangkan, dalam rapat kerja hari ini Kepala Dinas Pendidikan kembali tidak hadir," ujar Yudha dengan nada kecewa.
Salah satu sorotan tajam Yudha tertuju pada mandeknya pengisian jabatan kepala sekolah. Mengutip data instansi kepegawaian daerah, Yudha membeberkan bahwa dari 1.422 SD negeri di Kabupaten Garut, terdapat 360 sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif. Sementara untuk tingkat SMP negeri, kekosongan terjadi di 28 sekolah dari total 140 sekolah.
Bahkan dalam rapat tersebut, pihak Disdik mengklarifikasi bahwa jumlah SD yang kehilangan figur kepala sekolah mandiri mencapai 366 sekolah.
“Kekosongan kepala sekolah ini harus segera ditangani. Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam mengatur dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Padahal, calon kepala sekolah yang telah lulus diklat sudah cukup banyak. Proses administrasi dan penerbitan SK yang perlu dipercepat melalui koordinasi dengan BKN, Kemendikdasmen, dan KemenPAN-RB,” cetus Yudha.
Menurut legislatur dari PDI Perjuangan ini, kekosongan kepemimpinan tersebut linear dengan anjloknya mutu pelayanan. Ia mengungkapkan, capaian SPM pendidikan Garut yang pada tahun 2024 sempat menyentuh angka 75,53 persen, kini merosot tajam menjadi 66,12 persen pada tahun 2025.
Isu kemanusiaan dan kesejahteraan guru juga menjadi perhatian serius Yudha. Ia mengkritik keras keterlambatan pembayaran gaji bulan Juni sekaligus gaji ke-13 bagi guru PPPK paruh waktu, yang baru dicairkan pada Senin (8/6/2026) malam.
Yudha menilai keterlambatan ini sangat memprihatinkan karena nilai pendapatan mereka yang berada jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR)—di mana lulusan S-1 hanya menerima sekitar Rp1 juta dan lulusan SMA hanya Rp700 ribu per bulan.
“Saya bahkan menerima curhatan langsung dari seorang guru SDN 4 Pameungpeuk melalui TikTok. Ia mengaku tidak bisa membeli susu untuk anaknya karena gajinya belum cair. Saya akhirnya membantu menyisihkan rezeki dengan mentransfer uang agar kebutuhan anak guru tersebut bisa terpenuhi,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Yudha mendesak agar Disdik bersama BPKAD memperbaiki sistem birokrasi keuangan. Ia mengusulkan agar Surat Perintah Membayar (SPM) untuk gaji bulan berikutnya sudah diajukan sejak akhir bulan berjalan.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Terakhir, Yudha meminta kepastian terkait kelanjutan Surat Perintah Tugas (SPT) Korwil pendidikan yang saat ini ditunda atas arahan kepala daerah demi kajian efektivitas selama tiga minggu.
Yudha mengingatkan, jika keberadaan Korwil memang masih dipertahankan, Disdik wajib menempatkan personel yang berintegritas tinggi serta didukung anggaran operasional yang memadai.
"Dukungan anggaran yang jelas sangat penting agar Korwil bisa menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal, sekaligus meminimalisasi potensi praktik pungutan liar (pungli) yang kerap dikeluhkan masyarakat," pungkasnya.
Dalam rapat kerja tersebut, Kepala Disdik dikabarkan absen karena alasan kesehatan. Kehadirannya diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan beserta jajaran kepala bidang terkait.
