Surabaya, Gesuri.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang justru menjadi beban APBD agar bisa benar-benar berkontribusi positif bagi PAD.
“BUMD harus memberikan dividen yang jelas untuk daerah. Kalau justru jadi beban, kita perlu mengambil langkah tegas agar keberadaannya tidak merugikan masyarakat,” ujar Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.
Menurut Deni, pembenahan BUMD akan memperkuat keuangan daerah tanpa menambah beban pajak masyarakat.
“PAD harus dinaikkan dengan cara yang sehat, bukan dengan memungut berlebihan dari rakyat,” tegasnya.
Ia menilai, APBD 2026 harus selaras dengan RPJMD, RKPD, dan program nasional, sehingga arah pembangunan Jawa Timur sejalan dengan target pemerintah pusat.
“APBD harus jadi instrumen yang mampu menjawab tantangan pembangunan, bukan sekadar daftar belanja,” ujarnya.
Deni juga mengingatkan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan, termasuk memangkas kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung bagi rakyat.
“Belanja yang bersifat simbolis harus dikurangi, anggaran sebaiknya diarahkan untuk pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan,” tuturnya.
