Ikuti Kami

Djarot: Tudingan PKS Mensos Risma Pencitraan Tidak Tepat!

“Itu memang karakter Ibu Risma, yang sejak dulu dikerjakan semenjak memimpin Kota Surabaya”.

Djarot: Tudingan PKS Mensos Risma Pencitraan Tidak Tepat!
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma saat menyapa seorang pemulung.

Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menegaskan tudingan PKS yang menganggap blusukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma sebagai pencitraan untuk menuju Pilgub DKI Jakarta mendatang, tidak tepat.

“Saya kira tidak tepat,” ujar Djarot, Selasa (5/1).

Baca: Wali Kota Hendi Apresiasi Kemenag Inisiasi Harmony Award

Menurut Djarot, blusukan memang salah satu karakter Risma. Bahkan, kata dia, hal itu kerap dilakukan Risma sejak menjabat Wali Kota Surabaya.

“Itu memang karakter Ibu Risma, yang sejak dulu dikerjakan semenjak memimpin Kota Surabaya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Djarot Saiful Hidayat mengatakan kader PDI Perjuangan yang ditugaskan dalam pemerintahan wajib membantu rakyat, khususnya rakyat yang berada dalam kesusahan.

“Setiap kader partai yang ditugaskan di eksekutif wajib membantu rakyat yang lagi susah terkait dengan tupoksinya,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Djarot Saiful Hidayat, pilgub dan pilkada serentak akan dilaksanakan pada 2024. Menurutnya, hal itu sudah tertuang dalam perundang-undangan.

“Sesuai dengan undang-undang, pilgub dan pilkada serentak dilaksanakan pada 2024,” kata Djarot Saiful Hidayat.

Baca: HUT 48, PDI Perjuangan Gerakkan Penghijauan, Bersih Ciliwung

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini atau Risma kembali blusukan di Jakarta, pada Senin (4/1). Risma menemui gelandangan dan pemulung di kawasan Sudirman-Thamrin dan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Aksi Risma blusukan di kawasan DKI Jakarta ternyata menjadi sorotan PKS. Menurut PKS, Risma mungkin mengincar Pilgub DKI Jakarta mendatang.

“Kapital untuk 2022 Pilkada DKI,” sebut Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf saat dihubungi, Selasa, 5 Januari 2021. Untuk diketahui, hingga kini jadwal pilkada selanjutnya masih dibahas di DPR.

Quote