Ikuti Kami

DPD PDI Perjuangan Sumut Dukung Verifikasi Ijazah Pejabat Publik: Seluruh Kader Siap Diperiksa

Langkah ini dinilai krusial sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban moral kepada pemilih dalam sistem demokrasi.

DPD PDI Perjuangan Sumut Dukung Verifikasi Ijazah Pejabat Publik: Seluruh Kader Siap Diperiksa
​Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan.

Medan, Gesuri.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan masyarakat yang menuntut keterbukaan dan verifikasi dokumen pendidikan para pejabat publik. 

Langkah ini dinilai krusial sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban moral kepada pemilih dalam sistem demokrasi.

​Dukungan tersebut disampaikan menyikapi masifnya petisi daring di platform Change.org yang digagas oleh Farida Octavia. Petisi yang mendesak seluruh anggota DPR RI membuka dokumen ijazah serta riwayat pendidikan mereka ke ruang publik itu telah menghimpun 30.230 tanda tangan hingga Kamis (19/11/2026) pukul 09.22 WIB.

Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu

​Gelombang desakan serupa juga menguat di tingkat daerah. Sejumlah elemen masyarakat meminta penyelenggara pemilu bersikap transparan dalam menguji keabsahan dokumen persyaratan calon legislatif. Sebelumnya, aspirasi ini juga disuarakan melalui aksi unjuk rasa Garda Harapan Sumut pada 20 Oktober 2026 lalu, yang menuntut klarifikasi serta keterbukaan dokumen akademik salah seorang anggota DPRD Sumatera Utara.

​Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menegaskan bahwa partainya tidak memiliki alasan sedikit pun untuk menolak pemeriksaan maupun verifikasi ulang terhadap dokumen pencalonan para kader yang kini menduduki kursi kekuasaan.

​Menurut Sutrisno, transparansi bukanlah ancaman politik, melainkan wujud nyata pertanggungjawaban kepada rakyat. Oleh sebab itu, seluruh kader PDI Perjuangan—baik yang bertugas di lembaga eksekutif maupun legislatif di Sumatera Utara—dinyatakan siap menjalani pemeriksaan dokumen pendidikan secara jujur, terbuka, dan independen.

​"Kami mendukung keterbukaan dan verifikasi dokumen pendidikan seluruh pejabat publik. Tidak ada alasan bagi kader PDI Perjuangan untuk menghindari pemeriksaan. Jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kementerian terkait hendak melakukan verifikasi ulang, kami siap memberikan akses terhadap dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan hukum," tegas Sutrisno.

​Ia merinci, kesiapan tersebut mencakup 6 anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, 21 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, serta 183 anggota DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Selain legislator, pintu pemeriksaan juga dibuka lebar bagi para kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

​Adapun dokumen yang siap diverifikasi meliputi ijazah sejak jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, termasuk ijazah Paket C maupun surat keterangan pendidikan lainnya yang digunakan saat proses pencalonan.
​
​Sutrisno mengingatkan bahwa proses verifikasi harus dijalankan melalui mekanisme yang jelas, objektif, dan tidak diskriminatif. Lembaga berwenang wajib memastikan keabsahan dokumen berdasarkan data resmi penerbit dan institusi pendidikan terkait, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun kepada publik.

​"Kami bahkan siap membuka dokumen secara sukarela untuk kepentingan verifikasi. Yang diperlukan adalah mekanisme pemeriksaan yang objektif dan berlaku sama bagi seluruh pejabat publik. Jangan sampai keterbukaan hanya menjadi tuntutan terhadap kelompok atau partai tertentu," ujarnya.

​Lebih lanjut, Sutrisno menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak ingin terus-menerus dikaitkan dengan polemik dugaan ijazah yang menyeret mantan kader partai, Joko Widodo, maupun persoalan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Ia menekankan bahwa keduanya sudah bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan.

Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak

​Menurutnya, persoalan hukum dan administrasi yang melekat pada individu harus ditempatkan sesuai tanggung jawab masing-masing, bukan dijadikan alasan untuk menggeneralisasi seluruh kader partai. PDI Perjuangan, lanjutnya, merupakan partai politik yang patuh pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

​"Partai politik adalah bagian dari kehidupan demokrasi yang mandatnya berasal dari rakyat. Karena itu, kami harus tunduk pada hukum dan menghormati kehendak masyarakat. Jika hukum mengatur adanya pemeriksaan dan rakyat menghendaki keterbukaan, seluruh kader PDI Perjuangan siap menunjukkan dokumen persyaratan pencalonannya untuk diverifikasi ulang," kata Sutrisno.

​DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memandang polemik keterbukaan dokumen pendidikan ini harus dijadikan momentum strategis untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

​Transparansi tidak boleh berhenti sebagai komoditas polemik politik semata, melainkan harus diwujudkan melalui sistem verifikasi yang adil, terukur, dan akuntabel sesuai koridor hukum. Pada akhirnya, jabatan publik bukanlah ruang aman untuk menghindari pertanggungjawaban, melainkan amanah yang menuntut pembuktian atas integritas setiap pemimpinnya.

Quote