Ikuti Kami

Fajar Gegana Ingatkan Pemkab Kulonprogo Tak Tergesa-gesa Bangun RS Baru di Wilayah Utara

Fajar Gegana, mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengambil langkah tergesa-gesa.

Fajar Gegana Ingatkan Pemkab Kulonprogo Tak Tergesa-gesa Bangun RS Baru di Wilayah Utara
Anggota Komisi D DPRD DIY daerah pemilihan (dapil) Kulonprogo, Fajar Gegana.

Yogyakarta, Gesuri.id – Wacana pembangunan rumah sakit baru di wilayah utara Kabupaten Kulonprogo menuai sorotan dari kalangan legislatif. 

Proyek fasilitas kesehatan berskala besar tersebut dinilai wajib melalui kajian komprehensif agar tepat sasaran dan tidak memicu persoalan baru dalam tata kelola pembangunan daerah.

Anggota Komisi D DPRD DIY daerah pemilihan (dapil) Kulonprogo, Fajar Gegana, mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengambil langkah tergesa-gesa. Menurut dia, setiap tahapan perencanaan harus dimatangkan sejak awal, mulai dari studi kelayakan, penentuan lokasi, penyusunan dokumen teknis, hingga kejelasan skema pembiayaan.

Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres

"Pembangunan rumah sakit tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Kajian awal menjadi langkah krusial untuk memastikan fasilitas baru ini benar-benar dibutuhkan dan mampu memberi manfaat maksimal bagi warga," ujar Fajar dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Fajar menjelaskan, analisis mendalam juga diperlukan untuk mengukur efektivitas layanan kesehatan yang sudah beroperasi di Kulonprogo bagian utara saat ini. Pertimbangan tersebut penting agar pembangunan tidak sekadar berorientasi pada proyek fisik semata, melainkan menjawab kebutuhan riil pelayanan medis masyarakat.

Terkait rencana pengajuan anggaran ke pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ia menekankan kesiapan administrasi. Seluruh dokumen pendukung wajib disusun secara rinci guna memenuhi standar persyaratan pusat.

Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo

Selain itu, proses perencanaan teknis seperti Detail Engineering Design (DED), penetapan titik lokasi, hingga tahapan pengadaan dan pembebasan lahan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Seluruh proses tersebut harus dijalankan secara terukur agar tidak menyisakan kendala saat eksekusi fisik berlangsung.

Lebih lanjut, Fajar meminta eksekutif melibatkan DPRD secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan. Sebagai representasi masyarakat, legislatif perlu dilibatkan dalam perumusan kebijakan agar keputusan yang diambil selaras dengan aspirasi warga.

"Pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting untuk membedah seluruh aspek secara menyeluruh. Jadi bukan hanya soal teknis konstruksi, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan dampak langsungnya terhadap layanan kesehatan warga," tegasnya.

Quote