Jakarta, Gesuri.id – DPR RI memberi sinyal dukungan terhadap pembentukan Holding BUMN Kepelabuhanan.
Sebab, pembentukan holding Pelindo I, II, III dan IV dinilai akan menjadikan Indonesia memiliki operator pelabuhan yang berstandar kelas dunia yang murah, mudah dan cepat.
Baca: Jokowi: Progres Pelabuhan Patimban Bagus dan Sesuai Harapan
"Saya mendorong peningkatan kinerja terhadap pembentukan holding BUMN Pelabuhan ini. Sehingga kedepan kita harapkan jasa layanannya semakin baik dengan digabungkannya perusahaan BUMN di bidang pelabuhan," papar anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta di Jakarta, Senin (20/1).
Politisi PDI Perjuangan ini menyarankan agar pembentukan holding BUMN Pelindo mengarah pada bidang-bidang usaha yang sama.
Sehingga apabila disatukan maka unit-unit usahanya bisa langsung dimerger atau klop. Misalnya, penyatuan untuk jasa pelayanan tataniaga arus barang layanan petikemas.
Sementara itu, untuk bidang usaha lainnya, seperti jasa pelayanan kapal-kapal penumpang-cruise dan pengelolaan lahan bisa diurus oleh BUMN lainnya.
"Terus kalau merger, dua jasa layanan ini harus ada yang mengurusnya masing-masing," terangnya.
Apabila banyak pihak menginginkan PT Pelindo sebagai holdingnya, ia menilai hal itu bisa diwujudkan karena memang PT Pelindo memiliki aset lahan yang cukup banyak, belum lagi perusahaan plat merah yang bergerak di sektor pelabuhan memiliki bongkar muat ikan.
Menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Bali ini, pengelolaan pelabuhan memang lebih baik berdasarkan fungsi dan produktivitas. Karena bisa langsung merespons perubahan dan kebutuhan pasar. "Misalnya, layanan peti kemas dari Aceh sampai Papua bisa di-handle oleh satu manajemen," imbuhnya.
Menyinggung Pelindo mana yang bisa menjadi operator Holding Petikemas, Nyoman Parta menyerahkannya kepada Kementerian BUMN yang memiliki kewenangan untuk itu.
"Serahkan saja kepada Meneg BUMN, tapi bisa saja dilihat dari kinerja Pelindo mana yang paling bagus," ujarnya.
Namun, untuk layanan terminal peti kemas, diakuinya yang mungkin sudah siap adalah Pelindo II (Indonesia Port Corporation-IPC). Hal itu karena BUMN ini banyak melakukan perubahan melalui digitalisasi dengan menghadirkan pelayanan cepat, mudah diakses, fasilitas fisik memadai, dan ramah terhadap stakeholders.
Bukti yang sudah tampak adalah pengembangan pelabuhan seperti Terminal Kalibaru atau New Priok untuk terminal kontainer satu yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 13 September 2016. Dalam holding ini akan mensinergikan seluruh BUMN pelabuhan Indonesia mengingat saat ini ada Pelindo I, II, III dan Pelindo IV.
Untuk diketahui, saat ini Pelindo I setidaknya mengelola 16 cabang pelabuhan di empat provinsi, dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga Kepulauan Riau serta berkantor pusat di Belawan, Medan.
Baca: Ini Sebab Menteri Basuki Tak Mau Teken Holding BUMN Karya
Sementara Pelindo II atau IPC mengoperasikan 12 pelabuhan yang terletak di 10 provinsi Indonesia dan berbasis di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelindo III yang bermarkas di Surabaya, mengelola dan membawahi 43 pelabuhan umum di 7 wilayah provinsi Indonesia.
Adapun Pelindo IV di Makassar, bergerak di bidang kepelabuhanan yang beroperasi di 27 cabang dan memiliki 3 anak perusahaan dan afiliasi yang tersebar dari Kepulauan Sulawesi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
