Jakarta, Gesuri.id - Komisi VI DPR RI berharap nantinya pemerintah membuat roadmap pengajuan PMN.
“Saya berharap PMN punya roadmap minimal misalnya 5, 10 tahun bagaimana terkait PMN ini jangan melulu crash program pak. Jadi memang sudah punya desain dalam 5 tahun, 10 tahun ini menjadi roadmap terkait PMN gitu pak. Tiap tahun kan kita ada masalah, (untuk) pemadam lalu PMN,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus.
Baca: Mufti Nilai Perlu Perubahan di UU Tentang Perkoperasian
Apabila nantinya roadmap telah disusun, Deddy juga meminta pemerintah untuk memberikan progres atau laporan dampak dari penyertaan modal tersebut.
Menurutnya hal itu dibutuhkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait uang negara yang digunakan pada perusahaan-perusahaan BUMN.
“Nah terkait dengan itu kami meminta juga progress-nya kemudian value for money-nya itu juga. Jadi, ketika kita harus berhadapan dengan publik bahwa (anggapan) PMN hanya ‘makan uang negara’ kita mampu menjawab ‘oh ini lho kesini, dikasih ini, outcome-nya begini’. Jadi kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat,” tutur legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Utara itu.
Baca: Puan Dukung Film Buatan Dalam Negeri Berlaga di Oscar
Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty juga mengharapkan hal serupa. Ia berharap PMN dapat direncanakan dari jauh hari sehingga permintaannya tidak mendadak.
“Saya hanya mengingatkan saja pak ke depan saya harapkan bahwa perencanaan PMN ini direncanakan jauh-jauh hari. Banyaknya kita ini kan dadakan pak menteri,” kata anggota dewan dapil Jawa Tengah III tersebut di tengah rapat.
Seperti diketahui Komisi VI DPR RI menyetujui rencana suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp41,297 triliun bagi beberapa BUMN di tahun 2022 dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).
