Yogyakarta, Gesuri.id — Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak adanya kajian menyeluruh terkait rencana pemanfaatan kawasan hutan di wilayahnya untuk pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang.
Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari menegaskan, kajian tersebut wajib mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, dan ketahanan pangan. Langkah ini krusial agar agenda pertahanan negara tetap selaras dengan perlindungan sumber daya alam.
"Pertahanan negara memang penting, tetapi kita juga harus melihat kondisi DIY yang memiliki kawasan hutan terbatas. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian karena pembangunan di DIY hampir mencapai 1.000 hektare per tahun," ujar Andriana di Yogyakarta, Senin (16/11).
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Wacana penggunaan kawasan hutan untuk fasilitas militer ini mencuat pasca-Rapat Kerja Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Rapat yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di DIY pada 19 Oktober 2026 tersebut mengungkap adanya permohonan pemanfaatan ruang hutan demi mendukung kebutuhan pertahanan.
Andriana menekankan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan kepentingan pertahanan negara. Namun, menyusutnya lahan produktif di Yogyakarta merupakan pekerjaan rumah besar yang tidak boleh diperparah oleh kebijakan tata ruang yang terburu-buru.
Menurutnya, hutan di DIY tidak sekadar berfungsi secara ekologis, melainkan juga menjadi ruang edukasi, budaya, dan spiritual masyarakat. Sementara itu, lahan pertanian produktif merupakan tulang punggung swasembada pangan daerah.
"Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana harus menjadi landasan pengelolaan tata ruang di DIY. Setiap kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan manusia, kelestarian alam, dan karakteristik keistimewaan Yogyakarta," tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRD DIY berencana memanggil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY guna meminta kejelasan mengenai sejauh mana komunikasi antarinstansi telah berjalan.
Andriana juga menggarisbawahi lima prasyarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum kawasan hutan maupun lahan pertanian dialihfungsikan untuk kepentingan pertahanan:
1. Transparansi tata ruang: Kejelasan mengenai titik lokasi, luasan lahan, status kawasan, tujuan, serta bentuk kegiatan yang direncanakan.
2. Kepastian hukum: Memastikan seluruh proses pemanfaatan kawasan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
3. Kajian dampak lingkungan dan sosial: Mengukur potensi pengaruhnya terhadap ekosistem, sumber daya air, keanekaragaman hayati, serta kehidupan warga sekitar.
4. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B): Menjamin pemanfaatan ruang tidak menggerus kapasitas produksi pangan daerah.
5. Koordinasi lintas sektor dan pelibatan publik: Melibatkan pemerintah daerah, instansi kehutanan, institusi pertahanan, dinas pertanian dan tata ruang, akademisi, hingga masyarakat terdampak.
"Jangan sampai kita berbicara tentang pertahanan negara, tetapi mengabaikan ketahanan pangan. Keduanya merupakan pilar ketahanan nasional yang harus berjalan beriringan," pungkas Andriana.

















































































