Serang, Gesuri.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten menyatakan sikap tegas menolak wacana pemindahan (relokasi) Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten, Dr. Hj. Ida Rosida Lutfi, S.E., M.Si., menegaskan bahwa satwa langka tersebut bukan sekadar aset konservasi, melainkan warisan ekologis sekaligus identitas budaya masyarakat Banten yang tidak boleh dipindahkan secara serampangan.
“Badak Jawa adalah kekayaan alam yang menjadi kebanggaan masyarakat Banten. Ujung Kulon merupakan habitat terakhir Badak Jawa di dunia. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut keberlangsungan hidup satwa langka ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, berdasarkan kajian ilmiah yang komprehensif, bukan semata-mata pertimbangan jangka pendek,” tegas Ida di Serang, Senin (16/11).
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pemindahan satwa liar—terutama spesies terancam punah dengan spesifikasi ekologis yang sangat spesifik—menyimpan risiko tinggi.
Mulai dari fase penangkapan, transportasi, proses adaptasi, hingga tingkat keberhasilan reproduksi di habitat baru yang belum teruji.
Wacana relokasi yang kerap dikaitkan dengan ancaman bencana alam, seperti potensi tsunami dan erupsi Gunung Anak Krakatau, dinilai tidak boleh dijadikan alasan instan untuk memindahkan satwa.
Ida menekankan bahwa langkah yang harus ditempuh pemerintah adalah memperkuat sistem mitigasi, bukan merelokasi hewannya.
“Jangan sampai persoalan ancaman bencana dijadikan alasan untuk mengambil keputusan pemindahan tanpa keterbukaan kajian ilmiah dan pertimbangan ekologis yang matang. Yang harus diperkuat adalah sistem perlindungan dan kesiapsiagaan di kawasan Ujung Kulon,” ujarnya.
Sebagai bentuk pengawalan terhadap kebijakan lingkungan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten menyampaikan enam tuntutan strategis kepada pemerintah:
1. Menolak relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon sebelum ada kajian ilmiah yang menyeluruh, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
2. Memperkuat perlindungan habitat asli melalui peningkatan pengawasan, konservasi, pemulihan ekosistem, serta penegakan hukum tegas terhadap perburuan liar.
3. Mengoptimalkan mitigasi bencana di kawasan Ujung Kulon, termasuk integrasi sistem peringatan dini tsunami, pemantauan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, dan penyusunan rencana kontingensi penyelamatan satwa.
4. Membuka akses informasi seluas-luasnya terkait hasil kajian urgensi, risiko, metode, hingga konsekuensi logis dari wacana pemindahan Badak Jawa.
5. Melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam setiap proses pengambilan keputusan tata ruang dan kawasan konservasi.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
6. Mendorong peningkatan anggaran konservasi serta memberikan dukungan nyata bagi kesejahteraan masyarakat penyangga di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Ida menambahkan, kawasan Ujung Kulon memiliki nilai strategis ganda: selain sebagai benteng pertahanan terakhir biodiversitas dunia, kawasan ini juga menopang sektor pendidikan, penelitian, pariwisata, dan ekonomi kerakyatan.
“Jangan pisahkan kepentingan konservasi dengan kepentingan masyarakat. Badak Jawa harus tetap terlindungi, masyarakat harus mendapatkan manfaat dari kelestarian lingkungan, dan pemerintah harus hadir memastikan keselamatan keduanya,” pungkas Ida.

















































































