Malang, Gesuri.id – Munculnya kasus makanan tidak layak konsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Lowokwaru mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Malang, Jawa Timur.
Temuan ini memicu rencana pemanggilan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku pengelola program.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan program nasional tersebut di wilayahnya.
Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap Hadapi
“Kami akan melakukan rapat koordinasi guna membahas pelayanan program pusat yang ada di Kota Malang,” ujar Amithya pada Selasa (10/3).
Amithya menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam terkait pelaksanaan program di lapangan, khususnya setelah mencuatnya pemberitaan mengenai kualitas makanan di Kecamatan Lowokwaru. Ia menilai ada masalah mendasar dalam rantai pengawasan produksi makanan tersebut.
“Jika dilihat dari sisi manajemen, ini ada kekeliruan (miss). Sampai aspek quality control terlewat, berarti ada proses manajemen yang tidak berjalan dengan benar. Hal itulah yang nantinya akan kami bahas saat bertemu dengan masing-masing SPPG,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut.
Ia juga menekankan bahwa fokus utama DPRD saat ini bukan pada dugaan kesengajaan atau mencari keuntungan, melainkan pada standar prosedur operasional.
Baca:
“Yang jelas, seharusnya ada kontrol kualitas yang dilakukan oleh SPPG. Namun, karena tidak dilakukan, terjadilah kasus tersebut,” imbuhnya.
Sebelumnya, jagat media sosial diramaikan oleh unggahan terkait menu MBG yang dinilai tidak higienis. Salah satu sekolah dasar (SD) di Kelurahan Lowokwaru melaporkan temuan belatung pada puding stroberi yang diterima siswa.
Diketahui, paket makanan tersebut diproduksi oleh salah satu SPPG yang berlokasi di Jalan Cengger Ayam, Kota Malang. Kejadian ini pun langsung menjadi sorotan publik dan memicu kekhawatiran orang tua siswa terkait keamanan pangan dalam program pemerintah tersebut.
