Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo apresiasi 100 hari program kerja pasangan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.
Dwi Rio menilai upaya penyelesaian Kampung Bayam, KJP plus merupakan hal krusial yang dialami masyarakat saat ini.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
“Saya mengapresiasi niat baik Pemprov dalam menangani isu-isu sosial seperti Kampung Bayam, KJP terputus sebanyak 777.622 dan pemutihan ijazah. Ini langkah pro-rakyat,” ungkap Dwi saat dikonfirmasi, Kamis (29/5).
Meski begitu, menurut Dwi, banyak implementasi dari program-program tersebut yang belum tuntas. Karenanya, dia mendorong percepatan pelaksanaan agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
“Sisi implementasi masih banyak yang belum tuntas. Kami mendorong percepatan agar warga terdampak segera mendapatkan haknya secara adil,” katanya.
Lebih lanjut, anggota DPRD DKI empat periode itu juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar lebih serius menangani isu-isu struktural, di antaranya kemiskinan dan ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarwilayah di Jakarta.
Dwi juga berharap Pemprov Jakarta tidak hanya berfokus pada program-program jangka pendek. Ia meminta agar Pemprov Jakarta juga berfokus pada kebijakan-kebijakan jangka panjang untuk menangani isu-isu sosial yang ada di masyarakat.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!
"Saya berharap Pemprov tak hanya fokus pada program populis jangka pendek, tapi mulai membangun pondasi kebijakan berkelanjutan berbasis data dan keadilan sosial." tuturnya.
Dwi juga mengingatkan Pemprov Jakarta mengenai pentingnya menjaga daya beli masyarakat.
"Namun tantangan menjaga daya beli, khususnya di wilayah padat dan miskin, masih harus jadi prioritas dalam pengambilan kebijakan ke depan," ujarnya.
