Kediri, Gesuri.id – Maraknya kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota dan Kabupaten Kediri dalam sepekan terakhir memicu reaksi keras dari DPC PDI Perjuangan Kota Kediri.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kediri, Yoga Pratama Putra, mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk mengambil langkah tegas guna menjamin keamanan pangan bagi anak-anak.
Yoga menekankan bahwa meskipun tujuan utama program MBG adalah meningkatkan gizi siswa, aspek keamanan pangan tidak boleh dikorbankan. Munculnya kasus keracunan menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan.
Baca: Jangkar Baja Nilai Ganjar Pranowo Sosok Yang Otentik & Konsisten
“Saya mendorong agar dilakukan investigasi secara cepat, menyeluruh, dan transparan. Penyebabnya harus jelas agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat,” tegas Yoga.
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan Yoga adalah masih adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Baginya, sertifikasi tersebut adalah instrumen wajib, bukan sekadar urusan administratif.
“Pemda harus tegas. Keberadaan sertifikat itu bukan formalitas, melainkan jaminan dasar keamanan makanan. Seluruh SPPG wajib memenuhi standar tersebut sebelum beroperasi penuh. Jika belum, batasi operasionalnya sembari dipercepat pendampingannya,” ujarnya.
Yoga menambahkan bahwa PDI Perjuangan pada dasarnya mendukung penuh program yang berpihak pada rakyat, namun dengan catatan kualitas tetap terjaga. Ia menuntut adanya evaluasi total dari hulu ke hilir, mulai dari seleksi vendor, proses produksi, hingga distribusi di lapangan.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Yoga mengusulkan empat langkah strategis kepada pemerintah daerah:
1. Audit Menyeluruh: Melakukan pemeriksaan mendalam terhadap seluruh rantai distribusi MBG.
2. Sanksi Operasional: Menghentikan sementara SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
3. Pengawasan Independen: Melibatkan Dinas Kesehatan dan pihak independen dalam pengawasan rutin.
4. Edukasi Vendor: Memberikan pelatihan standar higienitas bagi penyedia makanan dan membangun sistem respons cepat.
“Evaluasi ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru membawa risiko bagi kesehatan masyarakat,” pungkasnya.
