Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo menilai kenaikan upah yang drastis tanpa dukungan kebijakan lain bagi pengusaha dapat menimbulkan risiko.
Rio menyebut kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta merupakan hal yang wajar untuk didengar mengingat perbandingannya dengan daerah penyangga seperti Karawang.
“Saya memahami aspirasi beberapa organisasi gerakan buruh yang menginginkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta. Melihat perbandingan dengan daerah penyangga seperti Karawang adalah hal yang wajar dan perlu didengar dengan serius,” kata Rio kepada wartawan, Jumat (9/1).
Baca: Ganjar Ajak Kader Banteng NTB Selalu Introspeksi Diri
Ia menambahkan bahwa UMP Jakarta sebesar Rp 5,73 juta saat ini sudah masuk kategori tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
“Penting untuk ditekankan bahwa UMP DKI Jakarta saat ini (Rp 5,73 juta) tetap merupakan upah minimum tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini menjadi bukti komitmen dalam menjaga daya beli pekerja,” ujarnya.
Meskipun demikian, Rio menyadari bahwa angka tertinggi secara nasional tidak serta-merta mengatasi dinamika dan kesulitan hidup sehari-hari di Ibu Kota.
“Namun, saya memahami bahwa angka tertinggi secara nasional tidak serta-merta mengatasi dinamika dan kesulitan hidup sehari-hari di Ibu Kota,” ucap anggota Komisi B DPRD DKI ini.
Rio menekankan bahwa UMP merupakan standar dasar bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Perusahaan semestinya memberikan upah lebih tinggi bagi pekerja dengan masa kerja di atas setahun.
“Sangat perlu ada komunikasi dan diskusi intensif antara Pemprov DKI Jakarta, perwakilan pekerja atau gerakan buruh, dan pihak pengusaha. Mendorong forum tripartit yang produktif untuk membahas kenaikan UMP dan UMSP dengan mempertimbangkan stabilitas dunia usaha,” ujar Rio.
Ia mengingatkan bahwa banyak perusahaan, terutama UMKM, masih dalam proses pemulihan pascapandemi.
“Banyak perusahaan, terutama UMKM, masih dalam proses pemulihan pascapandemi sehingga kenaikan upah yang drastis tanpa dukungan kebijakan lain dapat berisiko,” sambungnya.
Rio juga menyinggung program pendukung yang telah disiapkan Pemprov DKI Jakarta, seperti Kartu Prakerja, KJP, dan subsidi transportasi.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Sebelumnya, telah disiapkan berbagai program pendukung yang perlu disosialisasikan dan dievaluasi efektivitasnya, seperti Kartu Prakerja, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan subsidi transportasi untuk pekerja,” kata Rio.
Program-program tersebut dianggap sebagai komponen penting dari paket kesejahteraan yang dirancang untuk meringankan beban hidup tanpa membebani arus kas perusahaan secara langsung.
“Program-program ini adalah komponen penting dari paket kesejahteraan yang dirancang untuk meringankan beban hidup tanpa membebani arus kas perusahaan secara langsung. Organisasi gerakan buruh ataupun seluruh pekerja layak mendapat penjelasan yang utuh tentang manfaat program-program ini,” tambahnya.
